Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 206
PENGHENTIAN PAKET PELATIHAN KARTU PRAKERJA DINILAI TAK SELESAIKAN
MASALAH
JAKARTA, - Seorang CEO salah satu media daring yang juga peserta Kartu Prakerja , Agustinus
Edy Kristianto, mengkritik Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja yang meniadakan paket
pelatihan daring Kartu Prakerja.
Menurut dia, upaya tersebut tak menjawab akar masalah dari program Kartu Prakerja .
"Itu keputusan yang tidak mengubah substansi Kartu Prakerja," kata Agustinus kepada
Kompas.com , Kamis (2/7/2020).
Agustinus menilai bahwa penghapusan paket pelatihan tak menyelesaikan persoalan Kartu
Prakerja yang tidak tepat sasaran.
Dengan dihapusnya sistem paket ini, seseorang yang tidak terdampak Covid-19 maupun non
pengangguran seperti dirinya tetap dapat mendaftar sebagai peserta Kartu Prakerja.
Sebab, tak ada yang berubah pada sistem seleksi peserta.
"Kalau cuma menghapus paket bundlingnya saja itu menurut saya cuma akal-akalan, bukan itu
masalahnya," ujar Agustinus.
Pada kritiknya yang beredar luas di sosial media beberapa waktu lalu, Agustinus memang
menyoal sistem paket pelatihan Kartu Prakerja. Tetapi, menurut dia, pokok permasalahannya
lebih dari itu.
Seharusnya, kata dia, jika negara ingin menghentikan pemborosan anggaran, sistem jual beli
pelatihan daring dari penyedia ke peserta Kartu Prakerja ditiadakan.
Sistem itu bisa diganti dengan pembelian materi pelatihan langsung oleh pemerintah.
Selanjutnya, materi pelatihan itu diunggah di laman Kartu Prakerja sehingga peserta dapat
mengakses dan belajar melalui laman tersebut.
Pembelian materi pelatihan pun, menurut Agustinus, harus melalui sistem tender atau lelang
yang sesuai dengan bunyi peraturan perundang-undangan.
"Tidak usah pakai jual beli. Dibiayai saja produksinya, beli sekali terus digratiskan, diupload di
situs Kartu Prakerja, semua peserta yang sudah terdata bisa mengakses gratis. Itu lebih mudah
terkontrol," tutur dia.
Dengan langkah Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja ini, menurut Agustinus, harapan atas
perubahan sistem Kartu Prakerja bergantung pada revisi Perpres Nomor 36 Tahun 2020.
Ia berharap, Perpres tersebut dapat memuat perubahan yang signifikan pada program Kartu
Prakerja.
"Kita baru bisa menilai ada perubahan yang berarti di Kartu Prakerja ini dalam arti menghemat
keuangan negara kalau itu ada keputusan yang tegas misalnya kita tunggu saja misalnya
Perpres hasil revisi," kata Agistinus.
Sebelumnya, kritik Agustinus terhadap Kartu Prakerja sempat beredar luas di media sosial.
Agustinus mengkritik program tersebut lantaran dirinya yang berprofesi sebagai CEO media
daring dan tidak terdampak Covid-19 bisa lolos seleksi sebagai peserta.
205

