Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020

MENTERI JANGAN TERPENGARUH ISU RESHUFFLE

Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) semakin kencang berembus pasca video kemarahan
Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet, Kamis, 18 Juni lalu, dipublish. Ada beberapa
menteri yang mendapat teguran keras. Khususnya di bidang kesehatan, keuangan, hingga
sosial.

Pengamat Pemerintahan Unhas, Prof Armin Arsyad mengatakan, reshuffle adalah hak prerogatif
presiden. Karena itu, isu reshuffle jangan membuat kinerja menteri menurun.

Harus bekerja maksimal, tanpa memikirkan isu perombakan kabinet.

Meski tidak menafikan, bahwa dari kaca mata publik ada beberapa menteri yang terlihat memiliki
kinerja yang kurang maksimal. "Bekerja saja. Jangan terpengaruh isu. Biarkan publik yang nilai.
Jika memang kinerjanya baik, tetapi diganti itu tidak salah karena banyak faktor. Salah satunya
politik," katanya.
Lebih lanjut Dekan FISIP Unhas ini melihat, kinerja kabinet juga bukan dipengaruhi menterinya
semata. Juga, karena tenaga teknis yang dipilih. Sebab, banyak tenaga teknis dan dirjen dipilih
bukan karena kemampuan. Tetapi, karena balas jasa. "Ini yang terjadi hingga pemerintahan
bawah. Harus diubah," akunya.
Ditambahkannya, kinerja buruk menteri juga dikarenakan tidak adanya anggaran yang
mengikuti. Sehingga harus ada terobosan yang besar untuk mengakali hal tersebut.

Contohnya yang dilakukan Menteri PUPR, Mochamad Basoeki Hadimoeljono. Ia sebenarnya
mengubah regulasi program pembangunan menjadi program multiyear, sehingga pembangunan
bisa tetap dilakukan meski dana kurang. "Tetapi khusus Mentan SYL ini cukup aman dan
berprestasi.

Gebrakannya tidak kendor meski pandemi covid-19," ucapnya. Pengamat Politik Unhas, Andi Ali
Armunanto mengatakan reshuffle itu adalah hak dari presiden. Satu tahun pemerintahan Jokowi
harus dilakukan evaluasi. Ia menilai ada penurunan kinerja kabinet jilid dua Jokowi.

Ada beberapa sektor yang mendapat rapor merah. Contohnya menteri kesehatan. Sebelum
masa pandemi kementerian kesehatan sudah dihantam masalah BPJS Kesehatan. Kemudian
diperparah pandemi covid-19. Hal serupa juga terjadi untuk Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah yang masih bergelut dengan isu ketenaga kerjaan. Juga diperparah dengan banyaknya
PHK dan karyawaan dirumahkan selama pandemi covid-19.

"Reshuffle ini adalah momen untuk memperbaiki kinerja yang kurang dari menterinya. Ini juga
untuk memperbaiki kinerja politiknya," bebernya.

Hal yang berbeda diutarakan pengamat politik UIN Makassar Firdaus Muhammad. Ia melihat,
teguran presiden Jokowi itu sudah tetap. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja kabinetnya.
"Tetapi, reshuffle belum tepat. Isu itu (reshuffle) dapat melahirkan manuver partai. Harus
dihindari dan menjaga stabilitas politik," tambahnya. (edo-jpg/abg)

201