Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020

Wana memaparkan, enam dugaan pelanggaran itu yakni, pertama, pemilihan platform digital
yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko)
Nomor 3 Tahun 2020. Perjanjian kerja sama antara manajemen pelaksana dengan platform
digital dilakukan pada 20 Maret 2020. Sementara Permenko Nomor 3 Tahun 2020 yang
mengatur teknis perjanjian kerja sama baru terbit pada 27 Maret 2020. Padahal Perpres Nomor
36 Tahun 2020 menyebutkan bahwa perjanjan kerja sama harus dilakukan setelah munculnya
Permenko.

"Patut diduga perjanjian kerja sama itu bentuk maladministrasi karena dasar hukum teknis yang
mengatur perjanjian kerja sama belum ada," paparnya.

Kedua, pemilihan platform digital yang tak menggunakan mekanisme lelang pengadaan barang
dan jasa. Menurut Wana, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa, menjelaskan bahwa pengadaan merupakan kegiatan pengadaan barang dan
jasa yang menggunakan APBN/APBN mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil
pekerjaan.

Ketiga, proses kurasi platform digital yang tidak layak. Sesuai Permenko, jangka waktu yang
dibutuhkan manajemen pelaksana dan platform digital untuk melakukan kurasi paling lama 21
hari sampai bisa ditetapkan sebagai lembaga pelatihan. Namun faktanya, proses pendaftaran
sampai penutupan hanya berjarak lima hari.

"Ada gap waktu antara manajemen pelaksana dengan platform digital tidak melakukan kurasi
dengan baik," tuturnya.

Keempat, penempatan program Kartu Prakerja yang tidak sesuai dengan kewenangan Kemenko
Perekonomian. Pengelolaan Kartu Prakerja semestinya menjadi kewenangan Kementerian
Ketenagakerjaan. Kelima, pemilihan platform digital yang tidak sesuai prinsip pengadaan barang
dan jasa pemerintah. Pemerintah tidak memberikan informasi kepada masyarakat mengenai
kesempatan untuk menjadi mitra program Kartu Prakerja. Merujuk Perpres tentang Pengadaan
Barang dan Jasa, prinsip pengadaan semestinya efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing,
adil, dan akuntabel.

"Patut diduga pemilihan platform digital ini maladministrasi karena tidak sesuai dengan prinsip
pengadaan barang/jasa," ujar Wana.

Keenam, potensi konflik kepentingan platform digital. Dari 850 pelatihan yang diidentifikasi, 137
di antaranya merupakan milik lembaga pelatihan yang juga merangkap sebagai platform digital.
Dugaan ini juga masuk dalam kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi konflik
kepentingan platform digital yang sekaligus menjadi lembaga pelatihan.

"ICW menuntut agar Ombudsman mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan program
Kartu Prakerja karena indikasi maladministrasi sejak proses perencanaan," jelasnya.

Diketahui, Pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja pada Jum'at (20/3/2020). Program
tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang
Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Selain diperuntukkan untuk
para pencari kerja, program yang merupakan janji kampanye Jokowi itu juga ditujukan untuk
para pekerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi virus
corona. Lewat program ini, Pemerintah menganggarkan Rp20 triliun..

212