Page 234 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021

Judul Pemda Diminta Tetapkan UMK Upah Minimum 2022 Pakai Perda Bukan
UU Omnibus Law
Nama Media liputan6.com
Newstrend Penetapan UMK 2022
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4671128/pemda-diminta-
tetapkan-umk-upah-minimum-2022-pakai-perda-bukan-uu-omnibus-
law
Jurnalis Nurmayanti
Tanggal 2021-09-29 14:48:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) KSPI berpendapat setiap kepala daerah bupati atau
walikota berhak dari berbagai kajian hukum yang kami lakukan menetapkan upah di atas upah
minimum

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dalam UU cipta kerja tidak ada satupun ayat yang
menyatakan UMSK dilarang. Dengan demikian perda tidak bertentangan dengan UU sepanjang
nilainya lebih baik dari UU

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Betuknya macam-macam. Ada namanya kelompok industri
upah minimum, jenis usaha upah di atas upah minimum, apapun namanya diserahkan ke bupati
atau walikota

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Setelah dikalkulasi dari 60 item muncul kenaikan rata-rata
antara 7 sampai 10 persen. Dengan demikian KSPI meminta pemerintah tetapkan UMK 2020
sebesar 7 sampai 10 persen

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pandemi pukul dan hancurkan daya beli buruh dan
menyebabkan PHK dan untuk meningkatkan daya beli maka instrumen dengan menetapkan UMK

Ringkasan

Buruh meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak menetapkan UMK atau upah minimum 2022
berdasarkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan besaran kenaikan 7 sampai 10 persen di
tahun depan. Ini diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal
di Jakarta, Rabu (29/9/2021). "KSPI berpendapat setiap kepala daerah bupati atau walikota
berhak dari berbagai kajian hukum yang kami lakukan menetapkan upah di atas upah minimum,"
jelas dia saat konferensi pers.

233