Page 239 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 239
Menurut dia besaran upah ini sesuai dengan melihat kondisi buruh yang terdampak pandemi
Covid-19. Kenaikan upah dinilai bisa kembali membangkitkan daya beli buruh.
Besaran kenaikan 7-10 persen merupakan rentang kenaikan upah yang tiap daerah memiliki
kisaran berbeda-beda.
"Pandemi pukul dan hancurkan daya beli buruh dan menyebabkan PHK dan untuk meningkatkan
daya beli maka instrumen dengan menetapkan UMK," kata dia.
Dia juga menegaskan jika menolak penetapan upah minimum pada 2022 memakai UU Omnibus
Law Cipta Kerja dan aturan PP no 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Pihaknya bahkan memastikan diri tidak mengikuti proses pembahasan dan penetapan UMK 2022
yang dasarnya menggunakan UU Omnibus Law dan PP 35 tahun 2021.
Selain meminta penetapan besaran kenaikan upah minimum 2022, KSPI juga menilai kepala
daerah baik bupati atau walikota berhak menetapkan upah sektoral. Hak ini dikatakan tidak
bertentangan dengan UU Omnibus Law.
Penetapan ini nantinya bisa mengacu pada peraturan daerah (perda). "Tidak ada kata-kata upah
minim sektoral dilarang dalam UU Omnibus Law. Tidak ada ayat satupun yang menyatakan upah
minimum sektoral dilarang dengan demikian perda tidak bertentangan sepanjang nilainya lebih
baik dari UU," tegas dia.
238
