Page 235 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 235
PEMDA DIMINTA TETAPKAN UMK UPAH MINIMUM 2022 PAKAI PERDA BUKAN UU
OMNIBUS LAW
Jakarta Buruh meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak menetapkan UMK atau upah minimum
2022 berdasarkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan besaran kenaikan 7 sampai 10 persen
di tahun depan.
Ini diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal di Jakarta,
Rabu (29/9/2021).
"KSPI berpendapat setiap kepala daerah bupati atau walikota berhak dari berbagai kajian hukum
yang kami lakukan menetapkan upah di atas upah minimum," jelas dia saat konferensi pers.
Dari kajian hukum KSPI, penetapan upah minimum pemda bisa berlandaskan hukum peraturan
daerah (perda). Hal ini disebut tidak bertentangan dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Dalam UU cipta kerja tidak ada satupun ayat yang menyatakan UMSK dilarang. Dengan
demikian perda tidak bertentangan dengan UU sepanjang nilainya lebih baik dari UU," tegasnya.
Dengan dasar inilah buruh menilai upah minimum sektoral bisa ditetapkan bupati atau walikota.
Bentuk penetapan upah bisa beragam tergantung pada kebijakan masing-masing kepala daerah.
"Betuknya macam-macam. Ada namanya kelompok industri upah minimum, jenis usaha upah di
atas upah minimum, apapun namanya diserahkan ke bupati atau walikota," tegas dia.
KSPI meminta pemerintah menetapkan kenaikan rata-rata upah minimum 2022 atau UMK
sebesar 7 sampai 10 persen.
Hitungan ini mengacu pada survei lapangan dan pasar yang dilakukan KSPI tentang kebutuhan
hidup layak buruh yang terdiri dari 60 item.
"Setelah dikalkulasi dari 60 item muncul kenaikan rata-rata antara 7 sampai 10 persen. Dengan
demikian KSPI meminta pemerintah tetapkan UMK 2020 sebesar 7 sampai 10 persen," jelas Said
Iqbal.
Menurut dia besaran upah ini sesuai dengan melihat kondisi buruh yang terdampak pandemi
Covid-19. Kenaikan upah dinilai bisa kembali membangkitkan daya beli buruh.
Besaran kenaikan 7-10 persen merupakan rentang kenaikan upah yang tiap daerah memiliki
kisaran berbeda-beda.
"Pandemi pukul dan hancurkan daya beli buruh dan menyebabkan PHK dan untuk meningkatkan
daya beli maka instrumen dengan menetapkan UMK," kata dia.
234
