Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 AGUSTUS 2019
P. 49
Title TUNGGAKAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI TEMANGGUNG RP3,2 MILIAR
Media Name jateng.antaranews.com
Pub. Date 01 Agustus 2019
https://jateng.antaranews.com/berita/253930/tunggakan-iuran-bpjs-keten agakerjaan-
Page/URL
di-temanggung-rp32-miliar
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Temanggung - Tunggakan iuran sejumlah perusahaan di Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pembantu Temanggung, Jawa Tengah, mencapai
Rp3,2 miliar.
"Angka tunggakan di Temanggung cukup tinggi, sekitar Rp3,2 miliar terdiri atas
tunggakan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet," kata Kepala Cabang
Pembantu BPJS Temanggung Albertus Wahyudi Setya Basuki di Temanggung,
Kamis.
Ia menyebutkan sejumlah perusahaan tersebut, antara lain perusahaan bus dan
perusahaan pengolah kayu yang sering kali berargumentasi bahwa kondisi bisnis
perkayuan sekarang belum bagus. "Jadi ada kendala keuangan, harga kayu belum
memihak pada pengusaha," katanya.
Ia menjelaskan tunggakan diragukan dan macet, yaitu tunggakan 6 bulan ke atas,
kalau tunggakan lancar dan kurang lancar posisi 6 bulan ke bawah. "Jadi ada
kunjungan juga ke perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengingatkan," katanya.
Ia menuturkan setiap awal bulan pihaknya pasti akan memberikan surat
pemberitahuan iuran kepada perusahaan-perusahaan agar membayar iuran
sejumlah tertentu.
Selain itu juga ada layanan Payment Remember System yang bertujuan
mengingatkan setiap peserta baik perorangan, instansi maupun perusahaan akan
kewajiban sebagai peserta melalui pesan singkat atau layanan SMS. "Pusat
mengirimkan pesan singkat ke masing-masing perusahaan agar membayarkan
sejumlah iuran sesuai data yang ada," katanya.
Ia menyampaikan pihaknya juga membuat surat pemberitahuan menunggak iuran
bagi perusahaan yang diragukan dan macet. "Kalau kita sudah sampaikan surat
pemberitahuan menunggak iuran itu, tetapi mereka belum membayar akan
dilakukan kunjungan bersama dengan tim pengawasan terpadu dari pengawas
ketenagakerjaan provinsi," katanya.
Ia menuturkan kalau perusahaan masih membandel, maka akan ditindak secara
hukum.
Page 48 of 87.
