Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 FEBRUARI 2020
P. 41
Title RESPONS PENGUSAHA TERHADAP PENERBITAN UU OMNIBUS LAW 'CILAKA'
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 03 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200203155118-92-471227/respons-
Page/URL
pengusaha-terhadap-penerbitan-uu-omnibus-law-cilaka
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Hariyadi Sukamdani
memberikan tanggapan mereka terkait rencana penerbitan RUU Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja. Tanggapan ia sampaikan, salah satunya terkait aturan
pesangon dan upah Menurutnya, pemerintah harus melihat aspek yang lebih besar
ketimbang mengurusi persoalan pesangon. Hariyadi mengatakan selain pesangon,
dalam masalah ketenagakerjaan ada masalah lain.
Masalah menyangkut penciptaan dan penyerapan tenaga kerja. Ia mengatakan
masalah tersebut yang seharusnya menjadi perhatian.
Pasalnya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum bekerja, atau sudah
bekerja tapi pendapatan mereka minim.
"Yang paling utama sebetulnya upaya untuk bisa menarik dari masyarakat yang
belum mendapatkan pekerjaan yang layak," ujarnya di Gedung DPR, Senin (3/2).
Hariyadi mengatakan perhatian tersebut harus diberikan karena kondisi tersebut
membuat banyak masyarakat terlalu bergantung pada subsidi negara. Contohnya,
subsidi listrik sebesar 40 persen yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat
yang kurang mampu.
"Atau kalau mau pertajam lagi, adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan
yang pendapatannya kurang dari Rp600 ribu per bulan," lanjutnya.
Hariyadi melanjutkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki belum
memiliki pendapatan stabil, atau menganggur.
"Menurut pandangan kami, itu yang harus diprioritaskan, supaya semua lapisan
masyarakat bisa masuk ke dalam sistem pekerjaan formal," pungkasnya.
Sebelumnya, kalangan buruh mengutarakan keberatan atas rencana penerbitan UU
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Keberatan salah satunya mereka sampaikan
terkait aturan pesangon.
Mereka khawatir, penerbitan uu tersebut nantinya akan mengurangi atau bahkan
menghapus aturan pemberian pesangon.
Page 40 of 85.
