Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 FEBRUARI 2020
P. 38
Title DRAF OMNIBUS LAW TAK KUNJUNG DISERAHKAN PEMERINTAH KE DPR
Media Name republika.co.id
Pub. Date 03 Februari 2020
https://nasional.republika.co.id/berita/q54mqp354/draf-emomnibus-lawem -tak-kunjung-
Page/URL
diserahkan-pemerintah-ke-dpr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Draf atau konsep rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law belum juga
diserahkan pemerintah ke DPR RI hingga Senin (3/2). DPR mengklaim tidak
mengetahui alasan pemerintah tak kunjung mengirimkan rancangan Omnibus Law
tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyebut, belum ada surat presiden maupun
konsep Omnibus Law apapun yang masuk per Senin (3/1) sore ini. "Belum, belum,
belum. Belum masuk suratnya secara resmi ke DPR belum masuk berkenaan dengan
Omnibus Law," ujar Aziz saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta,
Senin.
Aziz tak mau berspekulasi alasan pemerintah belum menyerahkan surpres maupun
konsep Omnibus Law tersebut. Sehingga, kata Aziz, dirinya belum bisa berbicara
lebih lanjut soal bagaimana nantinya Omnibus Law yang akan dibahas.
"Kalau DPR kan harus tertulis lah. Gak bisa kabar atau katanya-katanya kan. Karena
kalau ada tertulis kita bawa ke bamus (badan musyawarah), bamus baru masuk ke
paripurna. Mekanismenya kan di situ kalau kita. Masa saya bawa ke Bamus 'katanya
masuk' ya gak bisa saya ya kan," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IX (Ketengakerjaan) DPR RI Melki Laka Lena (Ketenagakerjaan)
sempat menyebut draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja akan diterima DPR
RI pada Senin (3/2). DPR akan menerima surat prsiden (surpres) sekaligus konsep
RUU tersebut.
"Saya dengar katanya Senin mau masuk ini, surpresnya masuk beserta bahannya
jika tidak ada perubahan lagi," kata Melki dalam sebuah disikusi yang digelar di
Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (1/2).
Setelah konsep RUU itu masuk, maka DPR bisa segera menindaklanjuti dengan
rapat paripurna. Setelah itu, DPR akan membahas RUU yang menjadi inisiatif
pemerintah tersebut. "Kalau senin masuk kami rencana paripurna senin ditok
kemudian bisa mulai proses," ujar Politikus Partai Golkar itu.
Namun, hingga berita ini ditulis, surat presiden maupun konsep RUU Omnibus Law
apapun belum diterima oleh DPR RI.
Page 37 of 85.
