Page 119 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 119
Fatma juga mencatat tingginya angka imigran yang masuk ke Kabupaten Bekasi turut
mempengaruhi minimnya perlindungan terhadap perempuan semisal pernikahan beda negara
tanpa surat nikah.
"Harus ada regulasi yang mengatur untuk menjaga perempuan karena ini masuk kategori
bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan tidak hanya fisik, psikis, dan seksual saja,"
katanya.
"Jika ada pernikahan yang tidak tercatat maka mereka itu tidak bisa melakukan akses
kesehatan dengan menggunakan BPJS karena dia tidak punya KK, jadi dia tidak bisa
mengakses pelayanan yang murah. Pemasangan KB misalnya, nah kita buat Perda ini supaya
ada aksesbilitas perempuan," imbuhnya.
Dia berharap mata kaum perempuan tertuju kepada penyusunan rencana peraturan daerah
ini karena pihaknya juga tengah menambahkan muatan baru untuk melindungi perempuan.
"Harapannya nilai-nilai yang diperjuangkan di Perda ini harus dijaga dan saya mencatat ada
pasal-pasal yang mengganggu nilai-nilai religisitas dan kearifan lokal yang perlu
ditambahkan," katanya.
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah Editor: Joko Susilo COPYRIGHT (c)2020 .
Page 118 of 345.
