Page 117 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 117
Judul DPRD Bekasi bentuk pansus susun Perda tentang lindungi hak
perempuan
Nama Media antaranews.com
Newstrend Diskriminasi Perempuan
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1605758/dprd-bekasi-bentuk-
pansus-susun-perda-tentang-lindungi-hak-perempuan
Jurnalis Joko Susilo
Tanggal 2020-07-12 13:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Fatma Hanum (Anggota Pansus III DPRD Kabupaten Bekasi) Kami apresiasi Pak
Bupati atas atensinya terhadap perempuan dengan menggulirkan rencana peraturan daerah
ini. Saya melihat dari data yang ada, angka kekerasan perempuan di Kabupaten Bekasi naik
terus, ini menjadi konsiderannya
positive - Fatma Hanum (Anggota Pansus III DPRD Kabupaten Bekasi) Salah satu atensi
utama kami adalah mencegah terjadinya hal semacam ini. Perlu adanya payung hukum yang
melindungi kaum perempuan
neutral - Fatma Hanum (Anggota Pansus III DPRD Kabupaten Bekasi) Makanya kami akan
kupas ini secara detil agar jika di kemudian hari ada perempuan yang tersakiti secara fisik
maupun bathin segera melaporkan dengan acuan peraturan daerah ini
neutral - Fatma Hanum (Anggota Pansus III DPRD Kabupaten Bekasi) Seperti masalah
penyelesaian dasar, bagaimana buruh perempuan bisa mendapat cuti haid, cuti hamil dan
melahirkan, akses kesehatan serta perlindungan diri. Ada beberapa masukan, kekerasan
perempuan suka terjadi saat shift malam, bahkan saat jemputan malam. Ini perlu kita berikan
perlindungan
negative - Fatma Hanum (Anggota Pansus III DPRD Kabupaten Bekasi) Harus ada regulasi
yang mengatur untuk menjaga perempuan karena ini masuk kategori bentuk kekerasan
terhadap perempuan. Kekerasan tidak hanya fisik, psikis, dan seksual saja
neutral - Fatma Hanum (Anggota Pansus III DPRD Kabupaten Bekasi) Jika ada pernikahan
yang tidak tercatat maka mereka itu tidak bisa melakukan akses kesehatan dengan
menggunakan BPJS karena dia tidak punya KK, jadi dia tidak bisa mengakses pelayanan yang
murah. Pemasangan KB misalnya, nah kita buat Perda ini supaya ada aksesbilitas perempuan
Page 116 of 345.
