Page 122 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020

Juru bicara KPK bidang pencegahan ini menuturkan, permasalahan tersebut salah satunya
disebabkan karena desain program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal, sesuai
Perpres Nomor 36 Tahun 2020. Namun, dalam situasi pandemi Covid-19, program ini
kemudian diubah menjadi semi bantuan sosial. Sehingga, dari sisi regulasi perlu disesuaikan.

"Secara umum Perpres yang diterbitkan telah memasukkan mayoritas poin-poin rekomendasi
KPK. Namun demikian, saat ini sedang dilakukan pembahasan Permenko baru," ucap Ipi.

Ipi mengaku, KPK turut terlibat memberikan masukan terhadap draft Permenko tersebut dan
berharap teknis implementasi rekomendasi KPK akan tertuang dalam Permenko. KPK pun
mengharapkan, pemerintah menghentikan sementara program kartu prakerja gelombang ke-
4 sambil dilakukan evaluasi atas gelombang sebelumnya dan perbaikan untuk kelanjutan
program.

"Pengembalian implementasi program ke Kementerian yang relevan yaitu Kemenaker
mengingat infrastruktur yang sudah tersedia di sana," tegas Ipi.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 76 Tahun 2020. Perpres tersebut merupakan revisi dari Perpres Nomor 36
Tahun 2020 mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Dalam aturan baru tersebut, pada Pasal 31C diatur ketentuan baru bagi peserta Kartu Prakerja
yang tidak sesuai syarat, namun telah menerima uang bantuan untuk biaya pelatihan.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
dan telah menerima bantuan biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib
mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan atau insentif tersebut kepada negara," demikian
bunyi aturan tersebut.

Menurut aturan tersebut, peserta wajib mengembalikan uang biaya pelatihan dalam jangka
waktu 60 hari. Apabila tidak dikembalikan, manajemen pelaksana akan menggugat ganti rugi.

Editor : Kuswandi Reporter : Muhammad Ridwan .

Page 121 of 345.