Page 118 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 118
negative - Fatma Hanum (Anggota Pansus III DPRD Kabupaten Bekasi) Harapannya nilai-nilai
yang diperjuangkan di Perda ini harus dijaga dan saya mencatat ada pasal-pasal yang
mengganggu nilai-nilai religisitas dan kearifan lokal yang perlu ditambahkan
Ringkasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membentuk panitia
khusus (Pansus) III yang bertugas menyusun peraturan daerah mengenai perlindungan hak-
hak perempuan.
"Kami apresiasi Pak Bupati atas atensinya terhadap perempuan dengan menggulirkan rencana
peraturan daerah ini. Saya melihat dari data yang ada, angka kekerasan perempuan di
Kabupaten Bekasi naik terus, ini menjadi konsiderannya," kata Anggota Pansus III DPRD
Kabupaten Bekasi Fatma Hanum di Cikarang, Minggu.
DPRD BEKASI BENTUK PANSUS SUSUN PERDA TENTANG LINDUNGI HAK
PEREMPUAN
Cikarang, Bekasi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
membentuk panitia khusus (Pansus) III yang bertugas menyusun peraturan daerah mengenai
perlindungan hak-hak perempuan.
"Kami apresiasi Pak Bupati atas atensinya terhadap perempuan dengan menggulirkan rencana
peraturan daerah ini. Saya melihat dari data yang ada, angka kekerasan perempuan di
Kabupaten Bekasi naik terus, ini menjadi konsiderannya," kata Anggota Pansus III DPRD
Kabupaten Bekasi Fatma Hanum di Cikarang, Minggu.
Fatma menjelaskan berdasarkan laporan masyarakat dan observasi lapangan ada sejumlah
hal yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan mulai dari faktor
ekonomi hingga intimidasi.
"Salah satu atensi utama kami adalah mencegah terjadinya hal semacam ini. Perlu adanya
payung hukum yang melindungi kaum perempuan," katanya.
Kekerasan dalam rumah tangga, baik dipicu faktor ekonomi, perilaku pasangan, maupun
menganggap rendah kaum wanita sedianya dapat dihindarkan jika ada aturan hukum yang
jelas dan mengikat.
"Makanya kami akan kupas ini secara detil agar jika di kemudian hari ada perempuan yang
tersakiti secara fisik maupun bathin segera melaporkan dengan acuan peraturan daerah ini,"
ungkapnya.
Selain itu banyaknya perempuan yang berprofesi sebagai pekerja pabrik juga menjadi
perhatian khusus agar tetap mendapat perlindungan di dalam dan luar area perusahaan.
"Seperti masalah penyelesaian dasar, bagaimana buruh perempuan bisa mendapat cuti haid,
cuti hamil dan melahirkan, akses kesehatan serta perlindungan diri. Ada beberapa masukan,
kekerasan perempuan suka terjadi saat shift malam, bahkan saat jemputan malam. Ini perlu
kita berikan perlindungan," ucapnya.
Page 117 of 345.
