Page 66 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020

REKOMENDASI KPK: PERBAIKI KARTU PRAKERJA SECARA MENYELURUH
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap program kartu prakerja diperbaiki
secara menyeluruh sesuai rekomendasi yang sebelumnya disampaikan lembaga antikorupsi.
KPK menilai peraturan presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas
Perpres No 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu
prakerja, telah memuat sejumlah rekomendasi KPK "Secara umum Perpres yang diterbitkan
telah memasukkan mayoritas poin-poin rekomendasi KPK," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati
dalam keterangan tertulisnya, Ahad (12/7).

Ipi menuturkan, terdapat sejumlah perubahan yang tercantum dalam Perpres itu. Beberapa
di antaranya terkait target penerima pra kerja, jenis pelatihan, jenis lembaga pelatihan,
bentuk insentif, mekanisme pendaftaran, proses seleksi, pelaksanaan program kartu prakerja
saat masa pandemi Covid-19.

Kemudian, susunan organisasi komite, ketentuan manajemen pelaksana, pemilihan platform
digital dan lembaga pelatihan yang tidak perlu menggunakan cara pengaturan barang/jasa
pemerintah alias tender. Serta gugatan ganti rugi yang dapat diajukan manajemen pelaksana
kepada penerima kartu prakerja.

KPK, lanjut Ipi, memastikan akan terus mengawal agar pelaksanaan program prakerja dapat
berjalan sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu, KPK terlibat dalam memberikan masukan
terhadap penyusunan Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Permenko) yang
mengatur teknis pelaksaan program senilai Rp20 triliun yang ditujukan untuk 5,6 juta
penerima manfaat tersebut.

Ipi melanjutkan, saat ini sedang dilakukan pembahasan Permenko baru. Dalam pembahasan
tersebut, KPK terlibat memberikan masukan terhadap draft Permenko tersebut. "KPK
berharap teknis implementasi rekomendasi KPK akan tertuang dalam Permenko," ujar Ipi.

Adapun, dalam kajian yang telah dipaparkan dan disampaikan kepada Menko Perekonomian,
KPK menemukan permasalahan terkait empat aspek dalam tata laksana program yang perlu
diperbaiki sebelum melanjutkan program. Empat aspek permasalahan itu yakni proses
pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.

"Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena desain program Kartu Prakerja
disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres No. 36 Tahun 2020," terang Ipi.

Namun, dalam situasi pandemi Covid-19, program ini kemudian diubah menjadi semi-bantuan
sosial. Sehingga, dari sisi regulasi perlu disesuaikan.

KPK juga merekomendasikan penghentian sementara program kartu prakerja gelombang
keempat sembari dilakukan evaluasi atas gelombang sebelumnya dan perbaikan untuk
kelanjutan program serta pengembalian implementasi program ke kementerian yang relevan
yaitu Kemnaker mengingat infrastruktur yang sudah tersedia di sana. Rekomendasi tersebut
juga disertai sejumlah rekomendasi teknis untuk memperbaiki permasalahan yang ditemukan
dalam empat aspek tata laksana program.

"Yaitu, penerimaan peserta dilakukan dengan metode pasif dimana peserta yang disasar pada
whitelist; tidak perlu mendaftar daring melainkan akan dihubungi manajemen pelaksana
untuk kemudian ikut program; penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai;
tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang tidak efisien dari sisi anggaran," ucap Ipi.

Page 65 of 345.