Page 67 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 67
Selain itu, KPK merekomendasikan Komite meminta legal opinion ke Jamdatun Kejaksaan
Agung tentang kerjasama dengan delapan platform digital, apakah termasuk dalam cakupan
PBJ pemerintah. KPK juga merekomendasikan platform digital tidak boleh memiliki konflik
kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan.
Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya. KPK juga
mendorong kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk diberikan secara daring agar
melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk
petunjuk teknis.
"Materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet,
harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP," ucapnya.
Tak hanya itu, pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak
fiktif, misalnya pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti
pelatihan mengikuti keseluruhan paket.
"KPK berharap program Kartu Prakerja diperbaiki secara menyeluruh sesuai rekomendasi
kami sebelum kembali dijalankan," kata Ipi..
Page 66 of 345.
