Page 104 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 104
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah
mengatakan kelonggaran itu tak akan membuat perekonomian kembali bergairah.
Hanya saja, ini bisa jadi solusi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan belum
mendapat bantuan sosial.
"Kalau ke ekonomi tidak akan berdampak apa-apa. Tapi kepada mereka yang
kehilangan pekerjaan dan belum mendapatkan bantuan sosial bisa menjadi solusi,
mereka dibolehkan kerja," kata Piter kepada detikcom, Selasa (12/5/2020).
Selama wabah masih menghantui, perekonomian dinilai akan tetap terpuruk.
Dengan kelonggaran kebijakan ini justru membuat ketidakpastian wabah bisa
berakhir lebih lama dan akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang lebih
lama pula.
"Selama wabah masih menghantui aktivitas ekonomi maka perekonomian tetap
akan terpuruk. Sementara pelonggaran PSBB, misal dengan mengizinkan yang muda
untuk tetap bekerja akan mengakibatkan ketidakpastian lamanya wabah," ucapnya.
Hal itu juga dikatakan oleh Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics
and Finance (Indef), Bhima Yudhistira. Menurutnya kelonggaran ini akan
bermasalah karena diterapkan saat kurva positif COVID-19 belum turun tajam.
"Jadi pelonggaran ini justru bermasalah. Kan harus ada indikatornya, dilonggarkan
itu karena apa. Misalnya Vietnam ketika jumlah pasien meninggal 0 dan positif
kurva-nya flat baru lockdown dilonggarkan. Taiwan juga begitu. Ini percuma ada
PSBB kalau belum selesai pandemi-nya kemudian dilonggarkan," imbuhnya.
Pemerintah Mulai Nggak Sanggup?
Piter menilai pemerintah tidak mampu untuk membantu semua masyarakat jika
terjadi lonjakan PHK. Oleh karena itu pemerintah tidak melakukan PSBB secara
ketat dan membiarkan sebagian kegiatan ekonomi berjalan.
"Ketidakmampuan pemerintah untuk membantu semua masyarakat apabila terjadi
lonjakan PHK mendorong pemerintah harus mengizinkan mereka yang masih muda
dan cukup kuat untuk terus bekerja," kata Piter kepada detikcom, Selasa
(12/5/2020).
Sementara Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan
Corona dinilai sangat terbatas. Sehingga pemerintah tak siap jika PSBB harus
dilakukan lebih lama lagi.
"Kebijakan pemerintah ini menyiratkan bahwa pemerintah tidak cukup pede untuk
mem-backup perekonomian apabila PSBB terus berlanjut dalam waktu yang lebih
lama. Ketidakyakinan pemerintah disebabkan kekuatan APBN yang terbatas,"
imbuhnya.
Page 104 of 211.
