Page 106 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 106

Title          SEKALI LAGI, PEMPROV DKI WANTI-WANTI PENGUSAHA AGAR BAYAR THR KARYAWAN
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      13 Mei 2020
                              https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/13/08360301/sekali-lagi-pe mprov-dki-
               Page/URL
                              wanti-wanti-pengusaha-agar-bayar-thr-karyawan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive





               Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengeluarkan surat edaran (SE) mengenai
               pembayaran tunjangan hari raya ( THR) bagi para karyawan atau pekerja swasta.

               Pemprov DKI meminta agar semua perusahaan yang berdomisili di DKI Jakarta
               untuk membayar THR tersebut.

               Instruksi ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor: 37/SE/2020 tentang
               Pelaksanaan Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2020.

               Surat ini untuk Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor :
               M/6/HI.00.01/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
               Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
               2019 (Covid-19).

               "Agar perusahaan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun
               2020 kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,"
               tulis Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Andri
               Yansya, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (12/5/2020).

               Perusahaan yang tak mampu diminta berdialog

               Meski demikian, perusahaan yang tak mampu membayar THR diminta untuk
               berdialog dengan pekerja atau karyawannya.

               "Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR Keagamaan Tahun 2020
               diminta untuk melakukan dialog dengan pekerja atau buruh di perusahaan untuk
               menyepakati mengenai tata cara pembayaran THR Keagamaan Tahun 2020,"
               lanjutnya.

               Menurut Andri, prosedur ini sesuai dengan mekanisme dalam Surat Edaran Menteri
               Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HI.00.01/2020.

               "Sesuai aturan dari menteri maka perusahaan harus mendiskusikan dengan
               pekerjanya," kata dia.

               Dalam surat edaran menteri, jika perusahaan tidak mampu membayar THR
               Keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan
               perundang-undangan, maka harus diadakan dialog dengan menyepakati beberapa




                                                      Page 106 of 211.
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111