Page 111 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 111
Namun, SE itu juga membuka ruang dialog jika perusahaan tidak mampu membayar
penuh THR tepat waktu atau malah sama sekali tidak bisa membayarnya dalam
waktu yang ditentukan sesuai perundang-undangan.
Dialog itu harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan laporan keuangan
perusahaan, hasilnya pun harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah
masing-masing.
Pengusaha yang tidak membayarkan THR, tegas dia, maka dapat dikenakan denda
sebesar lima persen yang digunakan untuk kesejahteraan buruh.
"Semangat surat edaran itu adalah mendorong dialog untuk mencapai kesepakatan
antara pengusaha dan pekerja. Bila ada perusahaan yang tidak mampu
membayarkan THR sama sekali tidak menghilangkan kewajiban perusahaan THR
Keagamaan dan denda kepada pekerja," tegas Menaker, dikutip Antara.
Page 111 of 211.
