Page 115 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020

PERBUDAKAN WNI DI KAPAL TIONGKOK LONG XING, BARESKRIM PERIKSA AGEN
Title
PENYALUR
Media Name fajar.co.id
Pub. Date 13 Mei 2020
https://fajar.co.id/2020/05/13/perbudakan-wni-di-kapal-tiongkok-long-x ing-bareskrim-
Page/URL periksa-agen-penyalur/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemeriksaan dugaan kasus perdagangan orang dan perbudakan anak buah kapal
(ABK) WNI di kapal ikan Tiongkok Long Xing berlanjut. Bareskrim Polri sedang
memeriksa PT APJ selaku pihak pemberangkat sebagian WNI yang menjadi ABK.
Setelah gelar perkara, akan diketahui apakah kasus layak naik status dari
penyelidikan ke penyidikan.

Dirtipidum Bareskrim Brigjen Ferdy Sambo menjelaskan, PT APJ memberangkatkan
delapan orang yang kemudian jadi ABK Kapal Long Xing. "Pemeriksaan dilakukan
hari ini," paparnya, Selasa (12/5) kemarin.

Dari delapan WNI yang diberangkatkan PT APJ, lima diantaranya telah pulang ke
Indonesia, dua orang masih berlayar dan satu orang meninggal dunia. "Satu yang
meninggal itu yang dilarung ke laut," tuturnya.

Tidak hanya agen pemberangkatan, penyidik juga memeriksa petugas Kantor
Imigrasi Tanjung Priok dan Pemalang. Sebab, 10 paspor dikeluarkan oleh kedua
kantor Iimigrasi tersebut. "Akan dicek datanya dan legalitasnya," papar Ferdy.

Pemeriksaan terhadap kantor Imigrasi Pemalang dilakukan secara virtual. Dia
mengatakan, untuk kantor Imigrasi Tanjung Priok, petugas mendatangi kantornya.
Semua hasil pemeriksaan akan menentukan untuk kasus tersebut. "Tunggu
hasilnya," paparnya.

Setelah semuanya selesai, penyidik akan melakukan gelar perkara kasus tersebut.
Dalam gelar perkara akan diputuskan apakah kasus bisa naik status dari
penyelidikan ke penyidikan.

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan, bahwa
pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam penanganan kasus
pelarungan jenazah ABK WNI yang bekerja di kapal milik perusahaan Tiongkok.
Termasuk, soal isu pelaggaran perjanjian kerja yang disepakati.

"Kami sudah melakukan koordinasi dan langkah-langkah sudah dilakukan. Termasuk
soal hak-hak ABK WNI yang harus dibayarkan pada mereka," ujarnya dalam

Page 115 of 211.