Page 116 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 116
konferensi pers virtual kemarin.
Di sisi lain, Ida menekankan pula upaya pemerintah untuk memberikan
perlindungan maksimal pada pekerja ABK melalui payung hukum baru turunan dari
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU Nomor 18 Tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Selama ini, diakuinya, aturan mengenai tenaga kerja atau ABK perikanan berada di
bawah pengawasan Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP). Sehingga, dengan
adanya aturan baru ini nanti, maka urusan ketenagakerjaan termasuk tenaga kerja
di laut akan menjadi domain dari Kemenaker.
"Telah ada kesepakatan, saat ini dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum
dan HAM," jelasnya.
Dia menargetkan, harmonisasi ini bisa rampung dalam minggu-minggu ini. Dengan
begitu, tak ada lagi dualisme kententuan peraturan perundang-undangan. "Kita
harapkan kalau tidan minggu ini, minggu depan. Jadi bisa memberikan kepastian
perlindungan kepada tenaga kerja termasuk yang ada di laut," tegasnya.
Selain perlindungan, di dalam beleid tersebut juga mengatur hak-hak untuk para
ABK. Termasuk, soal gaji yang dibayarkan kepada ABK.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Willy Aditya menjelaskan, Kemenlu harus
serius mendampingi korban untuk memperoleh rasa keadilan. Jika keluarga korban
merasa perlu melakukan gugatan, Kemenlu harus memfasilitasinya agar terjamin
hak-hak mereka. "Kita pernah punya beberapa kasus dimana pemerintah
menyediakan pengacara untuk melakukan pembelaan," terang dia.
Menurut Politikus Partai NasDem itu, Kemenlu tidak bisa berjalan sendiri dalam
menghadirkan rasa keadilan bagi korban. Perlu ada kerjasama sinergis dengan
banyak pihak, termasuk keluarga korban. Pemerintah harus serius menanganani
kasus ini dari hulu hingga hilir.
Kemenlu bisa bekerjasama dengan Kemenaker. Apalagi sudah ada Undang-Undang
Pelindungan Pekerja migran. Pemerintah bisa melakukan pemeriksaan secara
menyeluruh, mulai dari sisi perekrutan hingga perlakuan tidak manusiawi yang
terjadi selama di kapal. "Jangan hanya separuh-separuh menyelesaikan kasus ini,"
tegas dia.
Wakil Ketua Baleg itu menegaskan, selain upaya penyelesaian secara diplomatik,
Kemenlu juga harus menjadi wakil negara dalam melakukan pembelaan yang
diperlukan. Menurutnya, ada banyak mekanisme hukum internasional yang bisa
digunakan untuk memastikan hak-hak korban dapat diterima.
"Itu harus serius dilakukan agar tidak terjadi lagi perlakuan tidak manusiawi
terhadap WNI di kapal-kapal berbendera asing," terangnya.
Page 116 of 211.
