Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 52
MENAKER IDA: KARTU PRAKERJA MERUPAKAN BANTUAN PELATIHAN BAGI MASYARAKAT
Title
YANG MEMBUTUHKAN PENINGKATAN KETERAMPILAN
Media Name liputan6.com
Pub. Date 21 November 2019
https://www.liputan6.com/news/read/4116140/menaker-ida-kartu-prakerja-
Page/URL merupakan-bantuan-pelatihan-bagi-masyarakat-yang-membutuhkan-peningkat an-
keterampilan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan implementasi program Kartu Prakerja
akan melibatkan berbagai lembaga pelatihan pemerintah dan swasta. Agar program ini
tepat sasaran, Menaker Ida mengharap kepada seluruh pihak untuk kerja secara kolosal.
"Jadi lembaga pelatihan ini tidak hanya lembaga pelatihan yang dimiliki Kemnaker saja. Tapi
juga yang dimiliki oleh kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, dan swasta. Jadi ini
kerja kolosal, melibatkan banyak pihak," kata Menaker Ida saat menghadiri Rapat Kerja
Dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Hari Rabu (20/11).
Menaker Ida menjelaskan, program Kartu Prakerja merupakan bantuan pelatihan vokasi
yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan. Program ini
akan dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis digital. Sehingga mudah
digunakan, terkontrol, dan akuntabel.
"Ini merupakan kemudahan bagi calon peserta pelatihan kartu prakerja dengan
memungkinkan mendaftar secara online maupun offline," jelas Menaker.
Pelaksanaan pelatihan program Kartu Prakerja akan dilakukan melalui 3 metode. Yakni
metode tatap muka di lembaga pelatihan, pelatihan secara e-learning, atau kombinasi
keduanya.
"Jadi pelatihannya ke depan didesain tidak hanya in class, tapi juga secara e-learning, dan
memungkinkan kombinasi keduanya," terang Menaker.
Pemerintah sendiri telah menganggarkan dana bantuan pelatihan Kartu Prakerja melalui
APBN sebesar Rp10 triliun. Dana tersebut akan diperuntukan bagi 2 juta orang.
Menaker menambahkan, saat ini pemerintah masih menyusun landasakan hukum, membuat
Project Management Office (PMO), dan membuat sistem yang mengintegrasikan data dari
berbagai stakeholder.
"Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, nanti PMO ada di bawah Kemenko Bidang
Perekonomian," ujarnya.
Page 51 of 144.
