Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019

Title UMK 2020 JABAR BELUM DIPUTUSKAN, INI OPSI RIDWAN KAMIL
Media Name bandung.bisnis.com
Pub. Date 21 November 2019
https://bandung.bisnis.com/read/20191121/550/1172826/umk-2020-jabar-be lum-
Page/URL
diputuskan-ini-opsi-ridwan-kamil
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempertimbangkan opsi tidak
menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 untuk menjaga
kondusifitas dunia usaha.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pihaknya harus mempertimbangkan
kondisi perekonomian saat ini juga 2020 mendatang yang diprediksi akan berat.
Terlebih pihaknya sudah mendapatkan surat dari Apindo yang memberikan kondisi

dunia usaha.

"Jadi sedang kami pertimbangkan plus minusnya. Saya sudah terima surat dari
Apindo yang intinya kemungkinan besar ekonomi lagi berat kan jadi penetapan UMK
sangat berpengaruh terhadap sektor padat karya, jadi saya pertimbangkan,"
katanya di Bandung, Kamis (21/11/2019).

Ridwan Kamil mengakui keputusan soal upah ini setiap tahun selalu menimbulkan
dinamika sosial yang menurutnya tidak mudah. Namun sebagai pemimpin dirinya
harus mengambil keputusan.

"[Opsi] Antara menetapkan UMK atau tidak. Kalau tidak menetapkan, maka buruh
diminta menyelesaikan kenaikannya, jadi tetap naik, upah naik tapi disesuaikan oleh
kemampuan pabrik masing-masing. Tapi kalau [besaran] dikunci [lewat UMK] maka
akan ada perusahaan yang pasti gulung tikar karena oleh pengadilan dianggap
pidana," paparnya.

Menurutnya opsi untuk tidak menetapkan UMK juga dilandasi payung hukum dan
klausal dari Kementerian Tenaga Kerja yang memberi dua klausal: Satu wajib
tetapkan UMP tapi dapat tetapkan UMK. "Kata dapat ini artinya diserahkan pada

Page 54 of 144.