Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 53

Title          DPR MINTA DATA KARTU PRA KERJA TAK SEPERTI BPJS KESEHATAN
                Media Name     antaranews.com
                Pub. Date      21 November 2019
                               https://www.antaranews.com/berita/1173848/dpr-minta-data-kartu-pra-ker ja-tak-
                Page/URL
                               seperti-bpjs-kesehatan
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive











               Jakarta - Data yang dimiliki oleh program Kartu Pra Kerja, dengan pengelolaan yang
               telah diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diharapkan
               jangan sampai semrawut seperti yang terjadi di dalam pengelolaan BPJS Kesehatan.

               "Kita harus belajar dari BPJS Kesehatan, khususnya terkait data siapa yang berhak
               menerima. Jangan sampai kesemrawutan data di BPJS kembali terjadi di kartu Pra
               Kerja," kata Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati dalam rilis yang diterima
               di Jakarta, Kamis.

               Kurniasih menyoroti pengelolaan program kartu pra kerja yang bertujuan untuk
               memberikan pelatihan kepada pencari kerja diberikan kepada Kementerian
               Perekonomian.

               Menurut dia, program kartu pra kerja lebih tepat dikelola oleh Kementerian Tenaga
               Kerja (Kemenaker) yang memang progamnya terkait ketenagakerjaan.

               "Program kartu pra kerja yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada
               pencari kerja, pengelolaannya kini diberikan kepada Kementerian Perekonomian.
               Nanti peran Kemenaker di mana ketika ini diserahkan kepada Kemenko," kata
               politisi PKS ini.

               Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
               Hartarto mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk bisa
               membantu melakukan sosialisasi terkait Kartu Pra Kerja kepada masyarakat
               setempat.

               "Diharapkan para Gubernur, Bupati, Walikota, dan seluruh jajaran di pemerintahan
               daerah untuk nanti dapat memperkenalkan program Kartu Pra Kerja kepada
               masyarakatnya," katanya dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda
               2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11).

               Tak hanya itu, Menko Airlangga juga meminta para pejabat pemda untuk melakukan
               sertifikasi terhadap berbagai pelatihan yang dianggap berhak dalam membimbing
               para peserta.



                                                       Page 52 of 144.
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58