Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020
P. 100
Judul Mudik Lebaran Dilarang, Kecuali Punya Keperluan Mendesak
Nama Media okezone.com
Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021
Halaman/URL https://nasional.okezone.com/read/2021/03/26/337/2384560/mudik-
lebaran-dilarang-kecuali-punya-keperluan-mendesak
Jurnalis Ratu Syra Quirinno
Tanggal 2021-03-26 15:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat
dia bekerja. Panduannya akan diatur oleh Kemenpan dan RB, sedangkan untuk tanggung jawab
perusahaan akan diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir
Effendy melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021, kecuali dalam keadaan mendesak.
"Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja.
Panduannya akan diatur oleh Kemenpan dan RB, sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan
akan diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri," papar
Muhadjir.
MUDIK LEBARAN DILARANG, KECUALI PUNYA KEPERLUAN MENDESAK
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),
Muhadjir Effendy melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021, kecuali dalam keadaan
mendesak.
Menko PMK mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan hasil keputusan
rapat tingkat menteri yang diselengarakan 26 Maret 2021 di kantor Kemenko PMK, ditetapkan
bahwa mudik Lebaran 2021ditiadakan. Ini berlaku untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN),
pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun TNI/Polri, pegawai swasta dan seluruh
masyarakat Indonesia. Hal ini untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi Covid-
19 yang telah dilakukan.
"Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja.
Panduannya akan diatur oleh Kemenpan dan RB, sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan
akan diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri," papar
Muhadjir. (qlh).
99
