Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020

Title BURUH PERSOALKAN SKEMA UPAH PER JAM DAN PESANGON
Media Name jawapos.com
Pub. Date 21 Januari 2020
https://www.jawapos.com/ekonomi/21/01/2020/buruh-persoalkan-skema-upah -per-jam-
Page/URL
dan-pesangon/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Penolakan kelompok pekerja terhadap rancangan undang-undang (RUU) omnibus
law yang diinisiasi pemerintah semakin kencang. Kemarin (20/1) ribuan buruh yang
tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengadakan unjuk
rasa di depan gedung DPR.

Mereka menolak pembahasan omnibus law karena merugikan buruh.

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan enam alasan yang memicu penolakan
atas produk regulasi tersebut. Khususnya berkaitan dengan RUU cipta lapangan
kerja. Salah satunya, RUU itu dianggap bisa menghilangkan upah minimum bagi
pekerja. "Padahal, bagi buruh, UMK adalah jaring pengaman agar tidak menjadi
miskin absolut," tegas Said Iqbal di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Upah minimum, kata dia, terancam hilang lantaran diganti dengan sistem upah per
jam. Nah, UMK akan tetap aman jika seseorang bekerja minimal 40 jam seminggu.
Adapun yang bekerja di bawah 40 jam per pekan, mekanismenya menggunakan
upah per jam. "Dengan kata lain, pekerja yang (bekerja, Red) kurang dari 40 jam
seminggu, upahnya otomatis di bawah UMK," papar Iqbal.

Menurut dia, poin tentang jam kerja tersebut sangat mudah diakali perusahaan. Bisa
saja perusahaan mengurangi jam kerja buruh sehingga kurang dari 40 jam per
minggu. Dengan begitu, gaji buruh akan selalu dihitung per jam. Padahal, berdasar
Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak boleh

Page 128 of 152.