Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 134
Cipta Lapangan Kerja.
Mahfud mengatakan kalau ada hal-hal yang dianggap akan merugikan buruh dan
sebagainya dipersilakan untuk menyampaikannya kepada pemerintah maupun DPR
yang akan membahasnya.
"Nah itu, disampaikan saja di dalam proses pembahasan di DPR. Ini kan masih akan
dibahas, ya, belum dimulai, baru diagendakan untuk segera dibahas," kata mantan
Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud
MD menegaskan pemerintah dan DPR membuka diri terhadap masukan dalam
pembahasan Omnibus Law jika dirasa ada yang merugikan buruh. Jika ada hal-hal
yang dianggap akan merugikan buruh dan sebagainya, ia mempersilakan untuk
disampaikan kepada pemerintah maupun DPR yang akan membahasnya.
"Ini kan masih akan dibahas, ya, belum dimulai, baru diagendakan untuk segera
dibahas," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Bahkan, Mahfud juga
mempersilakan kepada buruh untuk menyampaikan kepadanya seandainya ada
kekhawatiran-kekhawatiran buruh akan dirugikan dengan regulasi itu.
Yang jelas, Mahfud menyampaikan agar Omnibus Law jangan dipahami sebagai
aturan untuk mempermudah orang asing berinvestasi, melainkan mempermudah
pembukaan lapangan kerja. Omnibus Law dimaksudkan agar lapangan kerja bagi
masyarakat Indonesia itu semakin terbuka lebar.
Salah satu caranya, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, dengan
mempermudah dan menyederhanakan perizinan terkait investasi. "Investasi itu
bukan hanya investasi asing. Investasi dalam negeri pun selama ini sering
terkendala oleh perizinan karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang
tumpang tindih," kata Mahfud.
Page 133 of 152.
