Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 133
Title OMNIBUS LAW DIKHAWATIRKAN PERMUDAH PHK MASSAL, INI SEBABNYA
Media Name tempo.co
Pub. Date 21 Januari 2020
https://bisnis.tempo.co/read/1297810/omnibus-law-dikhawatirkan-permuda h-phk-
Page/URL
massal-ini-sebabnya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi
(Sindikasi), Nur Aini, khawatir Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja akan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK
massal. Pasalnya, beleid itu mengatur soal penurunan nilai pesangon yang akan
diberikan pemberi kerja.
Besar pesangon untuk pekerja yang d"Jadi pengusaha lebih mudah mem-PHK para
pekerjanya," ujar Nur Aini, Senin, 20 Januari 2020.
Nur Aini juga khawatir Omnibus Law yang salah satu semangatnya agar lebih
mudah membuka lapangan kerja baru, bakal punya sisi negatif. Karena bukan tak
mungkin, rancangan beleid itu akan membuat prosedur PHK dipermudah.
Selain itu, Nur Aini khawatir beleid itu akan memberlakukan upah minimum kepada
pekerja yang belum genap setahun bekerja. Setelah melewati masa itu, pekerja dan
pengusaha boleh melakukan diskusi untuk menentukan besaran gajinya.
"Pemerintah selalu bilang upah minimum tetap ada di Omnibus Law. Upah minimum
ini untuk siapa?" ucap Nur Aini. "Jika berdasarkan kesepakatan, maka ada
kemungkinan gaji pekerja akan dibayarkan di bawah upah minimum."
Oleh karena itu, Nur Aini menilai Omnibus Law ini tidak memberikan perlindungan
kepada pekerja, melainkan hanya memberikan keuntungan bagi para pengusaha.
Sebaliknya, pemerintah hanya berpikir bagaimana meningkatkan investasi, tanpa
berfikir kepada sektor lain.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud
MD menegaskan pemerintah dan DPR membuka diri terhadap masukan dalam
pembahasan Omnibus Law jika dirasa ada yang merugikan buruh.
"Pasti harus wajib membuka diri," kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam,
Jakarta, Senin, menanggapi adanya aksi buruh yang menolak RUU Omnibus Law
Page 132 of 152.
