Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 130
ada pekerja yang memperoleh upah di bawah UMK.
Alasan lain penolakan, lanjut Said, RUU cipta lapangan kerja bisa berdampak pada
pengurangan pesangon. Sebab, dalam omnibus law, pemerintah berencana
mengubah istilah pesangon menjadi tunjangan PHK. Besarannya hanya mencapai
enam bulan upah.
Padahal, mengacu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, besarnya
pesangon PHK adalah maksimal sembilan bulan. Dan, bisa dikalikan dua untuk jenis
PHK tertentu sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. "Jelas ini mengebiri hak
buruh," ucapnya.
Berikutnya, RUU omnibus law dinilai bisa membuat membanjirnya tenaga kerja
asing (TKA) ke dalam negeri. Padahal, selama ini TKA yang boleh masuk Indonesia
hanya yang tergolong skill worker. Bukan unskill worker alias buruh kasar.
Nah, omnibus law, menurut Iqbal, membuka kesempatan besar bagi unskill worker
untuk bisa masuk. Termasuk TKA. Kondisi tersebut bisa mengancam lapangan kerja
lokal sehingga mengganggu hubungan industrial di Indonesia.
Buruh juga menolak omnibus law karena dinilai memperluas karyawan kontrak dan
outsourcing. Akibatnya, para buruh tidak memiliki kepastian pekerjaan dan masa
depan yang jelas karena tidak punya kesempatan menjadi karyawan tetap di
perusahaan.
Alasan lainnya, jaminan sosial buruh terancam hilang. Misalnya, jaminan pensiun,
jaminan hari tua, serta jaminan kesehatan. Menurut Iqbal, sistem kerja yang
fleksibel bisa menghapus jaminan sosial bagi buruh. Karena sistem upah per jam,
daya beli buruh pun menjadi turun. "Karena sistem kerja yang fleksibel itu membuat
pengusaha pasti tidak akan memberikan jaminan pensiun," paparnya.
Dia menambahkan, alasan terakhir yang memicu gelombang protes buruh adalah
dihilangkannya sanksi pidana dalam omnibus law. Kondisi tersebut membuat
pengusaha bisa semena-mena kepada pekerja. Ketentuan dalam UU 13/2003
tentang Ketenagakerjaan pun berpotensi tidak dijalankan.
"Enam alasan inilah yang membuat kami menolak omnibus law," tegasnya.
Pihaknya akan terus melakukan unjuk rasa menolak regulasi tersebut. Dia juga
mengeklaim, unjuk rasa kemarin tidak hanya dilakukan di Jakarta. Namun, serentak
di 20 provinsi.
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam
Aziz menegaskan bahwa aksi kemarin hanya awal. Sebab, ketika permintaan
pembatalan omnibus law tidak diindahkan, buruh mengancam akan melakukan
mogok nasional. "Kami akan kosongkan pabrik-pabrik," tegas pria berkacamata
tersebut. Dia mengaku sudah berkeliling sejak Desember 2019 ke daerah untuk
Page 129 of 152.
