Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020

konsolidasi. "Kami tegaskan lagi, kami tidak anti-investasi. Kami dukung penuh.
Adanya industrialisasi karena investasi. Tapi, jangan sampai investasi yang masuk
justru membuat anak bangsa terpuruk," cetusnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang kemarin menerima
perwakilan buruh berjanji segera merespons tuntutan tersebut. Salah satunya
dengan membentuk tim kecil dari komisi IX untuk mengawal pembahasan omnibus
law. ''Tentu kami sudah koordinasi. Saya minta pimpinan komisi IX dan baleg
(badan legislasi) membuat tim kecil untuk melakukan diskusi dan berkoordinasi agar
hambatan di omnibus law bisa diatasi," kata Dasco.

Sesuai jadwal, draf omnibus law seharusnya dikirim ke DPR kemarin. Namun,
hingga sore, Dasco mengaku belum menerima draf ataupun naskah akademik RUU
cipta lapangan kerja. Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa
pembahasan omnibus law ditarget tuntas dalam seratus hari kerja. "Informasi hari
ini (kemarin, Red) mau diantar ke DPR. Tapi belum ada," ujar politikus Gerindra itu.

Pemerintah Terbuka

Pemerintah memastikan akan mendengar suara kelompok buruh terkait dengan
omnibus law cipta lapangan kerja. "Kalau ada hal-hal yang dianggap akan
merugikan buruh dan sebagainya, disampaikan saja dalam proses pembahasan di
DPR," kata Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD kemarin.

Menurut dia, pintu untuk para buruh masih terbuka selama pembahasan
berlangsung. Termasuk bila ada yang khawatir omnibus law cipta lapangan kerja
bakal merugikan buruh-buruh di tanah air. "Disampaikan saja ke DPR nanti,"
imbuhnya.

Pihaknya juga membuka diri jika para buruh ingin menitipkan aspirasi terkait
pembahasan omnibus law. Sebab, omnibus law cipta lapangan kerja juga menjadi
atensi Kemenko Polhukam.

Dalam pandangan Mahfud, omnibus law tidak merugikan buruh. Namun, dia juga
tidak menutup mata jika ada keberatan dari para buruh. Selama demonstrasi
berlangsung aman dan tertib, Mahfud tidak mempersoalkan. "Dan, yang penting
paham masalahnya. Ini adalah untuk mempermudah penciptaan lapangan kerja,"
ujarnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menekankan, omnibus law cipta
lapangan kerja bukan khusus investasi. Tujuan dibikinnya omnibus law tersebut
adalah membuka lapangan kerja untuk masyarakat. "Agar lapangan kerja bagi
masyarakat Indonesia itu semakin terbuka lebar," kata Mahfud.

Meski begitu, Mahfud tidak memungkiri bahwa untuk membuka lebih banyak
lapangan kerja bagi masyarakat, diperlukan kemudahan izin investasi. Untuk itu,
perizinan investasi dipermudah lewat omnibus law tersebut. "Dan investasi itu bukan

Page 130 of 152.