Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 144
jelas statusnya di Indonesia, sebagai angkutan umum atau bukan.
"Konsepnya abu-abu, Kemenaker juga kami tanya apakah sudah ada konsep terkait
bagaimana pola kemitraan, yang ada di ojek online ini, mereka bilang masih masih
abu-abu," kata Ahmad.
Karena status ojek online ini menurutnya masih simpang-siur, ada yang setuju
menyebut ojek online sebagai angkutan umum, ada juga yang tidak. "Apakah
teman-teman driver ini masuk ke dalam kategori sebagai pengusaha kecil, Ini masih
ada yang bilang begini ada yang bilang begitu," ungkapnya.
Oleh karena itu, dalam diskusi nantinya tidak hanya membahas soal tarif ojek online
namun juga status ojek online tersebut.
Peraturan itu menjadi penting untuk semua pihak, terutama untuk penyelenggaraan
angkutan ojek online, supaya ada regulasi atau undang-undang yang jelas untuk ke
depannya.
"Bagaimana ojek online itu seperti apa, karena perdebatannya cukup alot, terkait
apakah ojek online ini sebagai angkutan umum atau tidak, pasti pertama di situ
banyak yang setuju, banyak juga yang tidak setuju nanti tinggal kita lihat
perkembangan DPR," pungkasnya.
Page 143 of 152.
