Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 147

Title          DPR TARGETKAN REVISI UU ANGKUTAN JALAN UNTUK OJOL SELESAI 2020
               Media Name     kumparan.com
               Pub. Date      21 Januari 2020
                              https://kumparan.com/kumparanbisnis/dpr-targetkan-revisi-uu-angkutan-j alan-untuk-
               Page/URL
                              ojol-selesai-2020-1sgbGpcn40p
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               Komisi V DPR akan segera membahas revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
               Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu yang menjadi pokok bahasan dalam revisi
               tersebut adalah mengenai nasib ojek online (ojol)

               Ketua Komisi V, Lasarus, memastikan pihaknya bakal langsung bekerja setelah
               paripurna memutuskan adanya revisi UU tersebut. Ia menargetkan tahun 2020 revisi
               bisa rampung.

               "2020 sudah bisa selesai. Revisi kan terbatas. Concern kami memastikan angkutan
               daring diatur UU. Kali ini kami masukkan dalam revisi UU," kata Lasarus seusai rapat
               bersama perwakilan pengemudi ojol di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa
               (21/1).

               Namun, Lasarus belum bisa memastikan berapa pasal yang akan direvisi dalam UU
               tersebut. Menurut dia, segalanya masih bisa terjadi. Ia mengatakan pihaknya masih
               akan membahas lebih lanjut dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak
               terkait.

               "Kami sedang membuat kajian akademik. Kalau selesai, kami kirim ke pemerintah,
               pemerintah membuat DIM. Kajian akademik kami perlu data dari pelaksana ojol di
               lapangan. Kami harapkan aplikator kirim kajian juga ke kami supaya komprehensif.
               Ada kepentingan aplikator, dan penumpang," ujar Lasarus.

               Selain itu, kata Lasarus, hubungan kerja antara pengemudi dengan aplikator juga
               harus diperhatikan dalam pembahasannya. Ia tidak mau ada satu pihak yang
               dirugikan dari kebijakan yang diambil. Sehingga segala persoalan harus dikaji secara
               matang.

               Dia tidak mau membocorkan apakah revisi itu juga bakal menetapkan aplikator
               sebagai perusahaan transportasi. Sebab, Lasarus mengakui ada beberapa
               kementerian yang terkait dengan perjalanan ojek online di Indonesia.

               "Kami bicarakan ke beberapa pihak. Ini menyangkut Kominfo, Kemenaker seperti



                                                      Page 146 of 152.
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152