Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 148
apa formulasinya. Kami mau perusahaan ada di Indonesia. Data yang masuk data
dari penduduk Indonesia. Banyak yang perlu dibicarakan. Seperti apa badan usaha
yang melaksanakan angkutan online sekarang kan belum diatur. Kami harus konsul
ke mana-mana dulu," ujarnya.
Lasarus menuturkan dalam revisi UU yang akan dibahas, semua kepentingan dari
pihak-pihak terkait harus diwadahi. Sebab, dalam perjalanannya ojek online saling
berkaitan khususnya dari aplikator, pengemudi, sampai pengguna.
"Tidak memberatkan perusahaan, tidak memberatkan driver, dan pengguna jasa,
haknya terlindungi supaya semua baik. Bagaimanapun aplikator ini sudah sediakan
lapangan pekerjaan, kepentingan mereka mesti dilindungi," tutur Lasarus.
"Kami akan undang Grab dan Gojek. Compare masukan dari driver supaya
berimbang. Kami minta mereka melakukan kajian sebagai bahan revisi UU,"
tambahnya.
Page 147 of 152.
