Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 146
kan, membebaskan biaya untuk sertifikasi halal," tutur Mastuki.
Dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja per November lalu dinyatakan
bahwa sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus. Di antaranya Pasal 4,
Pasal 29, 42 dan 44.
Pasal 4 UU Jaminan Halal menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
Sementara itu, Pasal 29, 42 dan 44 merupakan turunan dari Pasal 4. Ketiga pasal
tersebut mengatur tentang mekanisme permohonan dan pemberian sertifikat halal.
(dhf/bmw).
Page 145 of 152.
