Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 145

Title          KEMENAG BANTAH OMNIBUS LAW HAPUS KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL
               Media Name     cnnindonesia.com
               Pub. Date      21 Januari 2020
                              https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200121131038-20-467268/kemenag -bantah-
               Page/URL
                              omnibus-law-hapus-kewajiban-sertifikat-halal
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Jakarta - Kementerian Agama ( Kemenag ) meluruskan isu penghapusan kewajiban
               sertifikasi halal untuk produk-produk yang beredar di Indonesia dalam RUU Omnibus
               Law Cipta Lapangan Kerja. Dia menegaskan bahwa itu tidak benar.

               Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk
               Halal (BPJPH) Mastuki membantah ada niat pemerintah menghapuskan kewajiban
               sertifikasi halal.

               "Itu memang dilakukan penyesuaian, arahnya penyederhanaan proses, bukan
               menghentikan kewajiban bersertifikat halal. Tidak ada, sejak awal tidak ada wacana
               untuk menghentikan kewajiban bersertifikat halal," kata Mastuki saat dihubungi
               CNNIndonesia .

               com , Selasa (21/1).

               Mastuki mengatakan dirinya terlibat langsung dalam perumusan RUU tersebut.
               Menurutnya, memang pasal kewajiban sertifikasi halal masuk dalam daftar pasal
               yang akan dibahas.

               Namun dalam perjalanan pembahasan RUU Omnibus Law, pasal tersebut tidak lagi
               masuk daftar yang akan dihapus. Dengan demikian, RUU Omnibus Law tidak akan
               menghilangkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia.

               "Hemat saya draf itu draf November, sudah jauh sekali. Kita berkali-kali sudah ada
               memang 15-20 kali pembahasan. Terakhir 19 Januari kemarin dan tidak ada
               (penghapusan Pasal 4 UU Jaminan Halal)," ucap dia.

               Mastuki menyampaikan Omnibus Law dibuat untuk mempermudah proses investasi,
               salah satunya terkait jaminan halal. Omninus Law, kata dia, akan memangkas
               proses dalam melakukan sertifikasi halal.

               Selain itu, Omnibus Law nanti akan menggratiskan sertifikasi halal bagi UMKM.
               Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja juga bakal memperjelas wewenang pihak
               pengurus sertifikasi halal.

               "Sekarang negara hadir untuk lebih peduli kepada UMK dengan cara me-nolrupiah-




                                                      Page 144 of 152.
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150