Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MEI 2020
P. 43
Title KEMLU PASTIKAN SEBAGIAN HAK 2 JENAZAH ABK WNI TELAH DIPENUHI
Media Name okezone.com
Pub. Date 28 Mei 2020
https://news.okezone.com/read/2020/05/28/18/2220730/kemlu-pastikan-seb agian-hak-
Page/URL
2-jenazah-abk-wni-telah-dipenuhi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia
Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dalam jumpa pers secara virtual di
kantornya di Jakarta, Rabu (27/5) menjelaskan sebagian hak dari dua jenazah ABK
warga Indonesia yang dilarung ke laut sudah dipenuhi, dikutip Voaindonesia.
"Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait di
Indonesia telah memfasilitasi pemenuhan hak-hak dari almarhum AR dan SP, yang
dua jenazahnya dilarung ke laut. Berdasarkan fasilitasi yang kita lakukan, ahli waris
telah mendapak hak gaji, hak uang deposit, hak uang santunan," kata Judha.
Sedangkan hak uang asuransi, lanjutnya, masih menunggu penyelesaian akta
kematian. Kementerian Luar Negeri telah mendapatkan informasi bahwa akta
kematian akan dikeluarkan. Sementara itu dua ABK Indonesia yang ikut dengan
kapal ikan berbendera China "Tian Yu 8" sudah tiba di Dalian. Keduanya tengah
menjalani karantina selama 14 hari.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing telah berbicara dengan kedua
ABK warga Indonesia itu melalui telepon dan menyampaikan bahwa mereka dalam
keadaan sehat. Setelah karantina mereka selesai, staf KBRI Bejing akan menemui
keduanya. Kedua ABK warga Indonesia itu termasuk dalam 46 warga Indonesia
bekerja di kapal ikan berbendera China "Long Xin 629." Sebanyak 44 orang sudah
berhasil dipulangkan ke Indonesia, termasuk jenazah berisinial EP.
Hingga saat ini, terdapat 18.199 ABK telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia
dari total 23.570 ABK warga Indonesia bekerja di luar negeri. Direktur Eksekutif
Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan kerentanan para pekerja migran Indonesia
di sektor kelautan dan perikanan juga dipicu oleh ketiadaan instrument
perlindungan yang memadai sebagai payung perlindungan bagi mereka.
Meski UU No.18/2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia
mengamanatkan adanya aturan khusus mengenai perlindungan pekerja migran di
sektor kelautan dan perikanan, namun hingga saat ini aturan turunan tersebut
belum diterbitkan. Bahkan terlihat ada kecenderungan berebut kewenangan antara
Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia.
Page 42 of 153.
