Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MEI 2020
P. 41
(27/5/2020).
Tim pengawas, lanjut dia akan mengecek apakah betul perusahaan yang diadukan
tidak membayar THR kepada pekerjanya. Jika benar maka sanksinya sesuai
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
BAB IV dalam peraturan tersebut, menjelaskan denda dan sanksi administratif. Pasal
10 berbunyi: pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada
pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda sebesar
5% dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar.
Dinar melanjutkan, perusahaan yang diadukan tak membayar THR setelah melewati
waktu yang diwajibkan, yaitu paling lambat H-7 Lebaran akan dilakukan penegakan
hukum.
"Nah kan mulai tanggal 18 berarti kan hitungannya sudah seminggu sebelum
lebaran kan. Berarti itu urusannya sudah pengaduan. Kalau pengaduan itu
masuknya sudah di posko pengawasan, penegakan hukum," tambahnya.
Namun Kemnaker sebelumnya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).
Di dalamnya dijelaskan bahwa perusahaan boleh menunda pembayaran THR asal
berdasarkan kesepakatan bersama pekerja.
Page 40 of 153.
