Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MEI 2020
P. 39
Title 80 PERSEN PABRIK GARMEN RUMAHKAN BURUH, DILEMA PHK MENGHADANG
Media Name tempo.co
Pub. Date 29 Mei 2020
https://bisnis.tempo.co/read/1347361/80-persen-pabrik-garmen-rumahkan- buruh-
Page/URL
dilema-phk-menghadang
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia Rizal Rakhman
mengatakan saat ini lebih dari 80 persen pabrik garmen telah merumahkan
karyawannya. Adapun, lanjutnya, sebagian pabrik juga telah melakukan PHK .
"Tapi, memang sebagian besar [tenaga kerja] dirumahkan karena PHK juga jadi
beban. Selain itu, nanti kalau [pabrikan] mau reaktif lagi repot kalau [PHK},"
katanya kepada Bisnis, Kamis, 28 Mei 2020.
Rizal menambahkan keadaan arus kas mayoritas pabrikan kini semakin berat
lantaran permohonan penundaan pembayaran tarif listrik ditolak. Dia menyatakan
mayoritas pabrikan hanya memiliki kekuatan arus kas hingga Agustus 2020 untuk
menjaga serapan tenaga kerja.
API telah meminta adanya keringanan pembayaran listrik selama 6 bulan ke depan
dengan bentuk cicilan berupa giro mundur selama 12 bulan. Selain itu, asosiasi
meminta adanya diskon tarif beban idle selama pukul 22.00-06.00.
"[Semua permintaan tersebut] ditolak mentah-mentah. Tidak ada satupun yang
dikabulkan, kami sudah terima surat 'cinta'-nya," ucap Rizal.
Di sisi lain, Rizal menyatakan pabrikan garmen nasional kini menilai penetapan
safeguard definitif produk tekstil lokal sebagai angin segar. Menurutnya, hal tersebut
membuat produk tekstil lokal kini memiliki posisi tawar terhadap produk TPT impor.
Maka dari itu, Rizal menyampaikan pihaknya sedang berusaha agar produk garmen
impor juga memiliki bea masuk tambah agar sejalan dengan safeguard tekstil.
Menurutnya, pengenaan bea masuk tambahan pada garmen impor akan membuat
harga garmen lokal kompetitif dengan harga garmen impor yang selama ini jauh
lebih murah.
Rizal mengatakan pelonggaran PSBB harus dibarengi dengan perlindungan pasar
garmen domestik. "Barang [garmen] impor harus dijaga, kalau tidak masuk semua
ke dalam negeri barang impor itu." BISNIS.
Page 38 of 153.
