Page 313 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021

2. Memastikan setiap orang dapat bebas menyampaikan pendapat baik di muka umum maupun
melalui media elektronik dengan melakukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah UU ITE.
Mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dari jabatannya atas kegagalannya dalam memberikan
jaminan dan perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta dalam
melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

3. Mendesak percepatan transformasi dan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
memastikan terjaminnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap orang.

4. Meningkatkan target NDC Indonesia sesuai Perjanjian Paris, menargetkan Indonesia nol emisi
di tahun 2045, melaksanakan perintah pengadilan terkait pencemaran udara, menghentikan
proyek food estate yang memperparah deforestasi, serta deklarasikan darurat iklim.

Mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dari jabatannya atas
dasar degradasi lingkungan dan realita perlindungan lingkungan hidup yang melemah.

5. Menerbitkan Perppu untuk mencabut revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta aturan
turunannya, menghentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan hidup dan
merampas hak warga, serta memasifkan penggunaan energi bersih terbarukan dengan
mengurangi penggunaan energi kotor batubara.

Melakukan evaluasi terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
Panjaitan terkait kinerjanya dalam mengkoordinasikan kementerian di bawahnya untuk
melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

6. Menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan mengadili pelakunya melalui pengadilan

HAM secara adil dan transparan. Mencopot Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dari jabatannya
atas dasar kegagalannya dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa
lalu.

7. Memastikan terciptanya kebebasan akademik di lingkup kampus dan memastikan tidak ada
lagi mahasiswa dan dosen yang mendapat sanksi dari kampus karena menyampaikan analisa,
pendapat dan aspirasinya.

Mencopot Nadiem Makarim sebagai Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah gagal menciptakan jaminan kebebasan
akademik di lingkungan kampus.

312