Page 314 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 314
Judul BPS Akan Rilis Data Penghitungan UMP
Nama Media Tribun Bali
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg3
Jurnalis KONTAN
Tanggal 2021-10-28 09:44:00
Ukuran 144x134mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 10.800.000
News Value Rp 32.400.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data pendukung untuk penghitungan upah minimum
provinsi (UMP) pada 5 November mendatang. BPS akan menyediakan sejumlah data yang
diperlukan dalam penghitungan UMP. Data tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan. "Data-data yang dibutuhkan untuk menghitung UMP sesuai
kesepakatan akan disampaikan BPS tanggal 5 November," ujar Kepala BPS Margo Yuwono
kepada Kon-tan.co.id. Rabu (27/10).
BPS AKAN RILIS DATA PENGHITUNGAN UMP
Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data pendukung untuk penghitungan upah minimum
provinsi (UMP) pada 5 November mendatang. BPS akan menyediakan sejumlah data yang
diperlukan dalam penghitungan UMP. Data tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Data-data yang dibutuhkan untuk menghitung UMP sesuai kesepakatan akan disampaikan BPS
tanggal 5 November," ujar Kepala BPS Margo Yuwono kepada Kontan.co.id. Rabu (27/10).
Berdasarkan PP 36/2021. data yang digunakan dalam menghitung UMP tidak hanya inflasi dan
pertumbuhan ekonomi, melainkan juga komponen kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat
penyerapan tenaga kerja dan median upah. 'Data-data tersebut mencakup data per provinsi."
ungkap Margo.
Sebelumnya pemerintah menetapkan upah minimum pada tahun 2021 tidak mengalami
kenaikan. Salah satunya disebabkan oleh kondisi pandemi virus corona (Covid-19). Sementara
itu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSP1) menolak penghitungan upah berdasarkan
Undang Undang Cipta Kerja atau omnibus law.
Penghitungan upah minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan
sebagai aturan turunan omnibus law tak lagi menggunakan komponen hidup layak (KHL). Selain
itu. omnibus law pun tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini.
313
