Page 315 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 315
"Buruh tidak setuju upah minimum kabupaten/kota (UMK) menggunakan omnibus law dan PP
Nomor 36 Tahun 2021. karena UU Cipta Kerja sedang digugat di M K. jadi pemerintah melanggar
konstitusi," ujar Presiden KSPI Said lqbal.
Buruh menuntut penetapan upah minimum menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 dan UU
Nomor 13 Tahun 2003. Salah satunya dengan memasukkan KHL dalam penghitungan upah
minimum.
KSPI telah melakukan survei terkait KHL di setiap provinsi. Pada setiap provinsi disurvei KHL di
5 pasar untuk dapat melihat perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. UMK 2022 naik
7%-10%. karena survei didapat rata-rata kenaikan harga barang, transportasi, dan sewa rumah
sebesar 7%-10%." kata Said. (kontan)
314
