Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 132
Terlebih Andi mengaku, KSPSI sempat mengirim surat resmi kepada Presiden Joko
Widodo dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto, meminta buruh
dilibatkan dalam pembahasan RUU itu.
Namun, surat itu tidak kunjung mendapat balasan.
Adapun pengakuan lainnya adalah terkait enam draf Omnibus Law RUU Ciptaker
dengan isi yang berlawanan dengan apa yang sudah dijanjikan untuk
menyejahterakan buruh .
Oleh sebab itu, kedatangannya untuk meminta kepada RI guna melibatkan kaum
buruh dalam pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker .
"Kami minta unsur buruh masuk dalam tim pembahasan Omnibus Law karena sejak
awal, unsur buruh tidak pernah diajak bicara sehingga banyak rumor tidak jelas soal
RUU itu," katanya.
Andi juga menjelaskan bahwa pihaknya sebetulnya akan akan beragumen dengan
baik jika dilibatkan. Namun, jika isinya menghilangkan kesejahteraan buruh ,
pihaknya juga tidak akan diam saja.
"Yang penting buat kami, bagaimana ini bisa mengayomi staf, buruh masuk dalam
tim pembahasan. Jadi biar detail, bisa beragumentasi pasal. Kami siap untuk itu,
karena kami punya dewan pakar. Yang penting buat kami diajak bicara," tegas Andi.
Selain adanya dugaan hilangnya hak buruh dalam Omnibus Law RUU Ciptaker ,
dibahas juga bahwa sistem Omnibus Law ini tidak sejalan dengan sistem hukum di
Indonesia yang menganut sistem Civil Law .***.
Page 131 of 177.
