Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 127
tambahnya.
Frans menambahkan, aturan mengenai bonus semestinya diserahkan pada masing-
masing perusahaan untuk kemudian dirundingkan bersama serikat pekerja.
"Sebab kalau harga diregulasi itu kiranya akan mengikat, jadi menurut pendapat
saya, sebaiknya tidak dimasukkan (peraturan)," kata Frans.
"Toh di dalam perusahaan itu kan ada serikat buruh, mereka juga setiap dua tahun
sekali, sesuai perjanjian kerja bersama, melihat keadaan perusahaan bagaimana,"
tambah dia.
"Kalau perusahaan maju, baik, untung, mereka akan minta bonus," imbuhnya.
Frans mengatakan, saat ini pun perusahaan-perusahaan yang mampu telah
memberikan bonus pada karyawannya di luar Tunjangan Hari Raya (THR).
Menurutnya, perusahaan-perusahaan mengerti bahwa buruh adalah mitra yang
dapat menjadikan usahanya lebih maju.
"Otomatis kalau ada keuntungan, dia akan kembali pada buruh juga," lanjutnya.
Dinilai Semakin Memberatkan Pengusaha Apabila aturan ini disahkan, Frans
mengatakan, hal itu akan semakin memberatkan para pengusaha.
Pasalnya, pengusaha sudah merasa keberatan dengan aturan mengenai pesangon
yang diatur dalam pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003.
"Itu sudah berulangkali kami ajukan kepada pemerintah, pada pasal 156 UU Nomor
13 Tahun 2003 itu pesangon mencekik perusahaan dan hampir semua perusahaan
tidak bisa melaksanakan," ungkap Frans.
Ia menilai, aturan tersebut juga membuat padat karya enggan masuk ke Indonesia.
"UU ini yang bikin celaka karena padat karya tidak mau masuk ke indonesia karena
padat karya itu pakai tenaga kerja banyak," terang Frans.
"Kalau ada PHK, dia harus bayar pesangon sebesar itu tidak sanggup," tambahnya.
"Itu yang bikin padat karya lari ke vietnam," imbuh Frans.
Frans juga menyebutkan draft rancangan undang-undang tersebut masih samar
baginya.
"Saya tidak tahu ini Pak Hartato punya maksud apa, mungkin untuk ganti pesangon
tapi tadi saya lihat pesangon tetap ada," kata Frans.
Page 126 of 177.
