Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 159

Title          RUU OMNIBUS LAW CIPTAKER TAK REPRESENTASIKAN KEINGINAN BURUH
               Media Name     mediaindonesia.com
               Pub. Date      13 Februari 2020
                              https://mediaindonesia.com/read/detail/289966-ruu-omnibus-law-ciptaker -tak-
               Page/URL
                              representasikan-keinginan-buruh
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative










               KETUA Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengeluhkan Rancangan
               Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang tak mewakili
               kepentingan buruh.

               Menurutnya RUU itu hanya memberikan kemudahan bagi pengusaha dan
               terciptanya investasi. Di lain pihak, buruh justru menghadapi ketidakpastian kerja
               hingga terancam oleh kemudahan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh
               perusahaan.

               "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang digagas oleh pemerintah demi
               memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor dengan mengabaikan hak-hak
               rakyat (buruh)," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (13/2).

               Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, pembentukan Omnibus Law Ciptaker ini
               dipengaruhi oleh situasi politik Indonesia.

               Menurutnya, pemerintah sedang membuka keran investor seluas-luasnya dengan
               dalih untuk menyerap pengangguran yang jumlahnya sudah mencapai 7 juta jiwa,
               dan akan terus bertambah 2 juta setiap tahunnya.

               Bamus DPR Bahas RUU Cipta Kerja Pekan Depan Namun, secara subtansial isi dari
               rancangan ini menurut Jumisih justru akan mempermudah PHK, memberikan
               peluang bagi pengusaha untuk membayar upah buruh di bawah upah minimum
               provinsi (UMP); penerapan Labour Market Fleksibility yang membabi-buta sehingga
               berimplikasi pada ketidakpastian kerja.

               Ia memprediksi akan ada hak-hak buruh perempuan yang berpeluang terabaikan
               serta terhambatnya potensi angkatan kerja muda.

               Pihaknya pun beranggapan proses pembentukan RUU Omnibus Law Ciptaker ini
               tidak melibatkan buruh. Sehingga dinilai tidak sesuai dengan Indonesia yang
               menganut sistem demokrasi.

               Mewakili buruh, dirinya menyarankan agar pemerintah meninjau ulang
               pembentukan kebijakan baru itu. Karena proses pembentukannya yang dinilai tidak




                                                      Page 158 of 177.
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164