Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 162
Title PEMERINTAH DINILAI TIDAK TRANSPARAN SOAL OMNIBUS LAW, KEMENAKERTRANS:
MASIH IDENTIFIKASI MASALAH
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 13 Februari 2020
Page/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/13/pemerintah-dinilai-tida k-transparan-
soal-omnibus-law-kemenakertrans-masih-identifikasi-masala h
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto , JAKARTA - Rancangan
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terus menuai pro dan kontra.
Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Fasilitas Pengupahan Kemenakertrans Amelia
Diatri Tuangga Dewi menyebut, Omnibus Law merupakan semacam kompilasi dari
banyak Undang-undang untuk mengatasi undang-undang yang tumpang tindih.
Omnibus Law juga berangkat dari situasi perubahan cepat dunia saat ini yang harus
direspons dengan cepat pula.
"Melalui Omnibus Law , mekanisme perubahan hukum dapat lebih cepat dilakukan.
Misalnya saja, melalui RUU Cipta Kerja kita dapat memanusiakan manusia," ujar
Amelia dalam pernyataannya, Kamis (13/2/2020).
Amelia juga menjelaskan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja tetap mengutamakan
perlindungan dan kesejahteraan para pekerja.
Adapun terkait pernyataan bahwa Omnibus Law RUU Cipta kerja ini tertutup dari
publik, ia menanggapi bahwa hal ini bukan ditutup-tutupi, namun memang belum
waktunya untuk dibuka ke publik karena masih pada tahap identifikasi masalah.
"Ketika sudah rampung keseluruhan draftnya dan diberikan kepada DPR untuk
dibahas, barulah draft RUU tersebut dapat dikritisi atau ditanggapi oleh publik
melalui mekanisme yang berlaku," ujarnya.
Sementara itu Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Perekonomian
I Ketut Hadi Priatna mengatakan Omnibus Law adalah sebuah metode yang lumrah
diterapkan saat ini di berbagai belahan dunia.
Melalui Omnibus Law , satu undang-undang dapat mengubah atau merevisi banyak
poin dari banyak undang-undang sekaligus.
Dia kemudian memperjelas bahwa Omnibus Law berfungsi untuk merevisi bukan
mencabut undang-undang yang berlaku.
Menurutnya, dengan metode ini perbaikan undang-undang dapat lebih mudah, lebih
Page 161 of 177.
