Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020

Title DI DRAF RUU OMNIBUS LAW, PEKERJA KONSTRUKSI TAK BERSERTIFIKAT BAKAL KENA
PECAT
Media Name merdeka.com
Pub. Date 13 Februari 2020
Page/URL https://www.merdeka.com/uang/di-draf-ruu-omnibus-law-pekerja-konstruks i-tak-
bersertifikat-bakal-kena-pecat.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Merdeka.com - Pemerintah berencana melarang tenaga kerja konstruksi tak
bersertifikat bekerja. Hal ini tertuang dalam draf rancangan undang-undang (RUU)
omnibus law cipta kerja.

Seperti tertuang dalam pasal 99 dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi mengatur bahwa pekerja tak bersertifikat kompetensi yang kedapatan
bekerja akan diberhentikan.

"Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak
memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dikenai sanksi administratif berupa
pemberhentian dari tempat kerja," tulis pasal 99 ayat 1 tersebut.

Sementara, kepada pemberi kerja pekerja tak bersertifikat kompetensi juga akan
dikenakan sanksi. Mulai dari denda administratif sampai penghentian sementara
kegiatan layanan jasa konstruksi.

Di ayat 3 bagian dari omnibus law ini menyebutkan setiap tenaga kerja konstruksi
bersertifikat yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi dan tidak berpraktek sesuai
dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan
atau standar khusus dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda
administratif, pembekuan sertifikat kompetensi kerja, dan/atau pencabutan sertifikat
kompetensi kerja.

1 dari 1 halaman Dari 5,3 Juta Pekerja Konstruksi Baru 512.070 Kantongi Sertifikat
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) melaporkan, jumlah
tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Indonesia saat ini baru mencapai 512.070
orang. Jumlah ini masih terlalu sedikit dibanding total tenaga kerja konstruksi
Indonesia yang ada sekitar 5,3 juta orang.

Oleh karenanya, LPJKN target untuk bisa mensertifikasi sebanyak 500.000 tenaga

Page 166 of 177.