Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 166
Title MA'RUF AMIN BERHARAP RUU OMNIBUS LAW CIPTA TENAGA KERJA LEBIH CEPAT
DIDAHKAN DARIPADA REVISI UU KPK
Media Name harianjogja.com
Pub. Date 13 Februari 2020
Page/URL https://news.harianjogja.com/read/2020/02/13/500/1031743/maruf-amin-be rharap-ruu-
omnibus-law-cipta-tenaga-kerja-lebih-cepat-didahkan-daripad a-revisi-uu-kpk
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Harianjogja.com , JAKARTA - Wakil Presiden Ma`ruf Amin berharap pengesahan
rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menjadi UU
lebih cepat dibandingkan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemerintah melalui enam menteri telah menyerahkan naskah akademik RUU
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bersama Surat Presiden ke DPR. Dua item
tersebut langsung diterima oleh pimpinan DPR termasuk Puan Maharani, kemarin.
"Ya, kita harapkan bisa lebih cepat [dibandingkan revisi UU KPK] karena ini kan
sebenarnya untuk kepentingan kemajuan, untuk juga kepentingan tenaga kerja,"
katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/2/2020).
Dia mengatakan dengan cepatnya pengesahan Omnibus Law tersebut, akan
berdampak pada peningkatan investasi disertai kemudahan bagi pengusaha di
Indonesia.
"Ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat dan lapangan kerja yang terbuka,"
tuturnya.
Wapres menyebut setelah diserahkan oleh ke DPR, nantinya anggota dewan akan
membahasnya dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Pemerintah akan melihat proses yang akan berlangsung. Sebagai gambaran, revisi
Undang-undang Nomor 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK) langsung selesai hampir dalam dua pekan.
Rapat Paripurna membahas revisi regulasi tersebut dimulai pada 5 September 2019.
Lalu, pada 17 September, DPR mengesahkan revisi tersebut menjadi UU KPK.
Adapun, pemerintah menyerahkan surpes dan naskah akademik RUU Omnibus Law
ke Pimpinan DPR di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).
Penyerahan itu diberikan oleh enam menteri Kabinet Indonesia Maju.
Beberapa di antaranya seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Yasonna Laoly. Naskah akademik Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terdiri dari 79
RUU, 15 bab dengan 174 pasal. Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia.
Page 165 of 177.
