Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 164
Omnibus Law . Padahal RUU Omnibus Law Cipta Karya ini telah diajukan kepada
DPR dan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"Idealnya, sebelum membuat draf RUU-nya ini resmi, libatkan kami, buka penuh
utuh," ujarnya.
Terkait hal tersebut Juru Bicara PSI Mikhael Gorbachev lmengajak generasi milenial
tidak boleh langsung menolak atau menerima Omnibus Law ini.
Perlu adanya kajian yang lebih dalam terkait persoalan ini.
Gorba juga kembali mengingatkan bahwa Omnibus Law adalah metode dalam
pembuatan hukum dan hal ini menurutnya menarik, karena dapat menyapu bersih
banyak undang-undang yang kurang baik dengan hanya satu undang-undang baru.
Ia kemudian menambahkan bahwa sebagai generasi milenial, harus memantau,
mengawasi dan apabila adanya indikasi keburukan, maka kita tentunya harus
mengkritisi.
"Baginya melalui metode Omnibus Law ini, generasi milenial lah yang harusnya
paling diuntungkan, karena akan dimudahkan," tegasnya.
Revolusioner Pengamat Komunikasi Emrus Sihombing mengungkapkan bahwa
Omnibus Law ini revolusioner, dimana banya undang-undang dapat diubah atau
dengan kata lain disederhanakan dengan satu undang-undang baru, sehingga dapat
menutup peluang bagi para mafia untuk mengambil keuntungan.
Lebih jauh Omnibus Law ini akan berdampak pada kesejahteraan di berbagai
bidang, baik ekonomi, politik maupun sosial. Omnibus Law juga seharusnya
dimanfaatkan untuk permasalahan bangsa lainnya, misalnya toleransi beragama.
"Dalam proses penyusunannya Omnibus Law ini seharusnya melibatkan publik
secara terbuka, misalnya untuk UU Cipta Kerja harus melibatkan organisasi
Ketenagakerjaan, seperti Serikat Pekerja. Segala proses pembentukan kebijakan
publik termasuk yang melalui Omnibus Law ini haruslah dilaksanakan bersama-sama
rakyat, termasuk generasi milenial, "ujarnya.
Menurutnya Omnibus Law ini tidak sekadar metode, melainkan juga proses
pembentukan hukum yang sudah seharusnya melibatkan segala komponen
masyarakat. Apalagi dengan banyaknya hukum yang saling tumpang tindih,
Omnibus Law adalah solusi terbaiknya selama melibatkan masyarakat umum secara
aktif.
"Omnibus Law ini baik secara ide, namun akan kesulitan dalam pelaksanannya. Oleh
karena itu, sudah merupakan kewajiban bahwa Omnibus Law ini harus juga melalui
kajian akademis yang mendalam, agar terhindar dari kepentingan politik atau
perseorangan," tegasnya.(Willy Widianto).
Page 163 of 177.
