Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 161

Title          BPJAMSOSTEK PEKALONGAN TARGETKAN 134 RIBU KEPESERTAAN
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      13 Februari 2020
                              https://www.republika.co.id/berita/daerah/jawa-tengah-diy/20/02/13/q5n doi349-
               Page/URL
                              bpjamsostek-pekalongan-targetkan-134-ribu-kepesertaan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               PEKALONGAN -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Badan
               Penyelenggara Jamsostek) Cabang Pekalongan pada 2020 menargetkan
               kepesertaan 134 ribu orang, sedangkan jumlah tahun sebelumnya 71.457 orang.
               Kepala BPJamsostek Cabang Pekalongan Budi Jatmiko di Pekalongan, Kamis,
               mengatakan untuk mencapai target kepesertaan 134 ribu orang tersebut, pihaknya
               akan melakukan sejumlah strategi, seperti sosialisasi secara masif dan tindakan
               kepatuhan kepada pemilik pekerja.

               "Target kepesertaan 134 ribu peserta ini cukup menantang. Namun, dengan melihat
               data (jumlah pemilik pekerja, red.) yang ada di wilayah kerja ini maka kami
               optimistis target itu akan terlampaui," katanya.

               BPJamsostek Cabang Pekalongan memiliki empat wilayah kerja, yaitu Kota dan
               Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang. Pihaknya
               akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga terkait untuk menyukseskan program
               kepatuhan bagi pemilik pekerja. BPJamsostek diberikan wewenang oleh pemerintah
               untuk menjalin kerja sama dengan instansi terkait, seperti kejaksaan, Kantor
               Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan pengawas ketenagakerjaan.
               "Bagi pemilik kerja yang membandel maka kami bekerja sama dengan instansi
               terkait akan melakukan penindakan, seperti memberikan sanksi adiminstrasi,
               bahkan sampai sanksi hukum pidana," katanya.

               Ia menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 mengatur bahwa
               pemilik pekerja yang tidak melakukan kepatuhan terhadap program yang
               ditawarkan BP Jamsostek akan diberikan sanksi administrasi.

               Sanksi adiministrasi itu, kata dia, akan diberikan pada pemilik pekerja atau
               perusahaan yang tidak patuh dengan kategori rendah, artinya perusahaan yang
               sudah wajib terdaftar tetapi belum mendaftarkan pekerjanya dan perusahaan yang
               hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya.

               "Bagi perusahaan yang melanggar kepatuhan tingkat rendah maka pemberian
               sanksi akan dilakukan oleh BP Jamsostek, sedang bagi pemilik pekerja kategori
               berat maka akan diserahkan pada kejaksaan," katanya.




                                                      Page 160 of 177.
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166