Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 163
terarah dan cepat dilaksanakan.
Ia juga menambahkan bahwa di Indonesia pun Omnibus Law ini sudah beberapa
kali digunakan.
"Omnibus Law ini tidak hanya terkait pekerja atau ketenagakerjaan, namun juga
terkait penyederhanaan Izin mendirikan usaha. Misalnya saja, salah satu poin RUU
ini yakni tentang bolehnya mendirikan PT Perseorangan, tidak harus Perseroan, "
ujar I Ktut Hadi.
Ia menambahkan pemerintah melalui RUU Cipta Kerja ini juga ingin mengangkat
kesejahteraan para pekerja dan memastikan pemenuhan hak-haknya.
Contoh lain adalah pada poin aturan yang terkait dengan mekanisme upah, dimana
pekerja yang bekerja penuh waktu yakni selama 8 jam, harus diberikan upah harian
atau bulanan, sedangkan yang bekerja paruh waktu diberikan upah per-jam.
"Ini merupakan RUU yang berkeadilan baik bagi pekerja maupun pengusaha.
Adapun terkait penghapusan hukum pidana pada perusahaan pelanggar hukum,
bukan berarti penghapusan secara keseluruhan," kata dia.
Penghapusan hukum yang dimaksud katanya hanya beberapa pelanggaran saja
yang tidak diberikan hukum pidana, karena bukan pelanggaran yang begitu besar.
Sedangkan bagi pelanggaran besar, misalnya terkait pelanggaran hak pekerja
ataupun kecelakaan kerja yang dikarenakan kesalahan perusahaan, tentunya akan
tetap ada hukum pidana.
Sementara itu, Sekretaris Umum SPSI Afif Johan mengatakan pemerintah tidak
transparan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja.
"Dalam proses pembuatan RUU Omnibus, Undang-undang Cipta Karya ini, para
pekerja serikat pekerja kurang transparan. Karena kami tidak dilibatkan secara
keseluruhan," ujarnya.
Menurutnya, pelibatan stakeholder dalam proses pembuatan RUU Omnibus Law
tidak utuh.
Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
"Masyarakat berhak menerima masukan, baik lisan maupun tertulis dalam peraturan
perundang-undangan. Serikat pekerja juga termasuk dalam masyarakat yang
dituangkan dalam Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011," katanya.
Bahkan, Afif menyebutkan, pekerja sampai saat ini masih belum memiliki RUU
Page 162 of 177.
