Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 34

Title          MENAKER TEGASKAN KOMITMEN PELINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM OMNIBUS LAW
               Media Name     jpnn.com
               Pub. Date      13 Februari 2020
                              https://www.jpnn.com/news/menaker-tegaskan-komitmen-pelindungan-tenaga -kerja-
               Page/URL
                              dalam-omnibus-law
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
































               Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan kembali komitmen
               pelindungan tenaga kerja dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang draftnya telah
               diserahkan kepada pimpinan DPR RI,di Gedung Nusantara II DPRRI, Rabu (12/2).

               "Draftnya sudah kami serahkan. Selanjutnya tentu akan tetap dibahas dan
               disempurnakan lagi bersama DPR," ungkap Menaker Ida.

               Menaker juga menegaskan, komitmen pelindungan tenaga kerja dalam Omnibus
               Law juga sudah dibahas bersama berbagai serikat buruh dan asosiasi pengusaha.
               Meski begitu, dalam mekanisme pembahasan RUU di DPR, tentu akan kembali
               mengundang serikat buruh dan pihak terkait lainnya.

               Komitmen serupa, juga terangkum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
               Bagi Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan. Hal itu disampaikan Menaker dalam
               Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menaker RI, Menteri Kelautan dan Perikanan
               dan Menteri Perhubungan yang diwakili Dirjen Perhubungan Laut.

               "Saya senang sekali jika rapat ini mendorong Pemerintah untuk mengupayakan
               perlindungan yang baik dan maksimal kepada para pekerja kapal kita. Kemenaker,
               dalam hal ini juga telah nenyiapkan RPP tentang penempatan dan perlindungan bagi
               pelaut, awak kapal niaga dan pelaut perikanan. Dalam (pembahasan) RPP ini sudah
               melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan," papar Ida, dalam
               Raker Komisi IX DPR RI.




                                                       Page 33 of 177.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39